SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang, M. Nasir mengklaim, sudah mengundang seluruh Manajemen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Pandeglang.
Dalam pertemuannya itu, kata Nasir, ia meminta kepada pihak SPBU untuk tidak mempersulit petani dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya untuk produksi pertanian.
Menurutnya, kebutuhan petani terhadap BBM cukup tinggi, karena luasan lahan pertanian di Pandeglang masih besar. Namun terkadang, petani kesulitan mendapat BBM.
“Sudah kami imbau kepada SPBU, agar petani mendapatkan kemudahan,” klaim Nasir, Senin (14/7/2025).
Katanya, setiap petani dapat membeli BBM di SPBU terdekat dengan hanya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kelompok Tani (Poktan).
“Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan,” tandasnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Dorong Pelaku Usaha Ketahanan Pangan Lebih Kreatif
Pria yang akrab disapa Abang ini juga menyatakan, pembinaan terhadap para petani terus dilakukannya secara intensif. Dengan harapan, para petani dapat terus memaksimalkan produksi lahan pertaniannya.
Diakuinya, tidak semua petani memiliki peralatan yang menggunakan BBM seperti traktor dan sejenisnya. Namun, untuk memastikan kebutuhan petani itu, pihak SPBU bisa memvalidasinya melalui Poktan atau petugas penyuluh di lapangan.
“Soal teknis, pihak SPBU bisa berkoordinasi langsung dengan tim kami di lapangan. Silahkan verifikasi dan validasi kepemilikan KTA petani di bawah,” ujarnya.
Disinggung luasan lahan produktif pertanian, Nasir masih enggan menjelaskannya dengan alasan datanya ada di kantor.
Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Golkar, M. Habibi Arafat menyatakan, langkah DPKP perlu diapresiasi. Karena, itu bagian dari kepedulian terhadap petani.
“Ya, petani butuh kemudahan dalam mendapatkan BBM, baik untuk traktor atau sejenisnya. Di sini memang dibutuhkan peran dinas,” ungkap Habibi.
Baca Juga: Dishub Tangsel Siapkan Penataan Jalan Menyempit di Serpong
Ditambahkannya, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah penyumbang terbesar terhadap ketersediaan beras di Provinsi Banten.
“Kita berkontribusi besar terhadap program pemerintah, yaitu ketahanan pangan. Dengan indikasi, salah satunya luasan lahan pertanian yang masih besar,” pungkasnya.
Dengan demikian tambahnya, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih kepada para petani, termasuk memberikan akses kemudahan dalam mendapatkan BBM, mendapatkan pupuk, serta kebutuhan lainnya.
Ia juga menekankan, agar hasil panen petani dibeli dengan harga yang pantas. Bahkan, diharapkan pula petani mendapatkan jaminan hari tua seperti BPJS atau semacamnya. (mardiana)
