SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diundur dari jadwal semula 19 Juli menjadi 21 Juli 2025. Alasannya, supaya seluruh kepala daerah dan perangkat desa bisa hadir pada hari kerja.
“Awalnya rencana tanggal 19. Tapi itu hari Sabtu. Presiden ingin penjelasan bisa diikuti semua pihak. Kalau Sabtu banyak yang kunjungan ke daerah. Jadi kita undur ke Senin, biar enggak kerja dua kali,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menjelaskan, pemerintah ingin peluncuran Kopdes Merah Putih dilakukan serentak dan diikuti oleh gubernur, bupati, walikota, kepala desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Supaya semua hadir, enggak ada alasan enggak ikut,” tegasnya.
Dia menegaskan Kopdes Merah Putih bukan koperasi abal-abal yang hanya mengandalkan kucuran APBN lalu macet. Kali ini, pemerintah menekankan model bisnis berbasis kebutuhan nyata di desa. “Kita mau usahanya dulu yang dipikirkan, bukan uangnya dulu. Misal sembako, jual LPG 3 kilogram, pupuk. Ini memotong rantai pasok yang panjang banget sampai delapan layer,” jelas Zulhas.
Menurut dia, selama ini harga di desa membengkak karena rantai distribusi terlalu panjang. “Pupuk, gas, LPG itu kebutuhan penting. Kalau bisa dipotong distribusinya, harga lebih murah,” imbuhnya. Selain sembako dan LPG, Kopdes juga akan memfasilitasi layanan perbankan seperti BRILink, BNI Link, BSI Link, agar warga desa tak bergantung pada rentenir atau pinjaman online (pinjol). “Kita pangkas itu. Kalau tidak, Pinjol dan tengkulak itu yang berkembang di desa,” kata Zulhas.
Dia juga menegaskan hingga 1 Juli 2025 sudah ada 103 Kopdes Merah Putih yang beroperasi tanpa dana APBN. Konsepnya adalah usaha dulu yang dikembangkan. “Kalau usahanya sudah untung, baru kita pikirkan modal. Modalnya bukan dibagi duitnya, tapi plafon pinjaman lewat Bank Himbara,” tuturnya.
Baca Juga: DPRD Kota Tangerang Dorong KMP Jadi Penggerak Ekonomi Kerakyatan
Ke depan, kata Zulhas, koperasi desa akan diarahkan juga mengelola potensi lokal seperti penggemukan sapi, peternakan, desa wisata, tanaman buah-buahan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner. “Banyak sekali potensi lokal. Kepala desa nanti jadi penanggung jawab dan Dewan Pengawas koperasi,” pungkasnya. (rm)
