SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, menjadi ajang penyampaian berbagai pandangan strategis dari fraksi-fraksi partai politik. Tiga fraksi besar, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB, menyampaikan tanggapan kritis dan masukan konstruktif terhadap nota keuangan yang disampaikan oleh Wali Kota Tangerang.
Fraksi Partai Gerindra menyoroti perubahan signifikan pada beberapa sektor utama. Terutama pada bidang pendidikan yang mengalami penambahan anggaran sebesar Rp112,284 miliar menjadi total Rp1,439 triliun. Fraksi Gerindra berharap tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru, termasuk pemberian insentif kepada guru swasta sebesar Rp650.000 per bulan.
Namun, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan penurunan anggaran pada sektor kesehatan sebesar Rp26,27 miliar dari total awal Rp1,030 triliun. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak pada layanan dasar, khususnya bagi ibu hamil, lansia, dan anak-anak. “Kami meminta penjelasan rinci atas alasan pengurangan ini, mengingat kesehatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar juru bicara fraksi.
Selain itu, perwakilan Fraksi Gerindra yakni Junaidi menyoroti bidang pekerjaan umum yang mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp63,28 miliar. Fraksi berharap dana ini difokuskan untuk penanggulangan banjir, seperti pembangunan tandon di daerah rawan. Di sektor UMKM, mereka menyayangkan adanya pengurangan dari Rp6,67 miliar menjadi Rp4,325 miliar. “Perlu pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi dan pasar bagi pelaku UMKM,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar Kota Tangerang memberikan apresiasi atas penyampaian nota keuangan yang dianggap sistematis dan terukur. Namun, fraksi ini mencermati proyeksi penurunan pendapatan sebesar Rp66,62 miliar. “Kami mendorong strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk potensi dari pajak digital dan pemanfaatan aset daerah,” ucap Mustofa Kamaludin perwakilan fraksi Golkar.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendukung peningkatan belanja modal sebesar Rp105 miliar, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan banjir. Namun, mereka meminta adanya pengawasan ketat agar proyek berjalan tepat sasaran dan efisien.
Baca Juga: Arief Wibowo Dukung Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Pelaku UMKM Tangerang
Fraksi Golkar juga mencatat penyesuaian signifikan pada beberapa bidang: penurunan anggaran lingkungan hidup sebesar Rp37 miliar, kenaikan bidang pertanahan Rp48 miliar, dan kenaikan anggaran kebudayaan sebesar Rp7 miliar. Fraksi menilai, semua perubahan ini harus dikaji efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian perubahan APBD sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal. Fraksi PKB menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak hanya bergantung pada pajak konsumtif, tapi juga pemberdayaan sektor produktif seperti UMKM.
Fraksi ini juga menilai pentingnya efektivitas belanja daerah, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, dan menyoroti penurunan anggaran sosial sebesar Rp2,142 miliar. Mereka meminta realokasi anggaran untuk sektor sosial, keagamaan, pendidikan madrasah, dan pesantren. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pelaksanaan anggaran. Kami mendukung pemanfaatan sistem digital untuk pengawasan publik,” ujar Hafiz perwakilan fraksi.
PKB juga mendorong agar perubahan APBD benar-benar menyentuh sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penataan infrastruktur wilayah yang merata, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ketiga fraksi menutup pandangan umumnya dengan harapan agar perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Mereka sepakat bahwa penyesuaian anggaran harus memberi dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan pengawasan intensif, diharapkan kebijakan anggaran ini dapat menjadi pijakan strategis untuk mewujudkan visi-misi pembangunan kota Tangerang yang lebih inklusif, modern, dan berdaya saing. (mg01/made)
Baca Juga: Arief Wibowo Ajak Masyarakat Hijrah ke Multifinance Syariah
