SATELITNEWS.COM, SERANG – Pembangunan tol Serang-Panimbang (Serpan), di tiga kabupaten di Provinsi Banten belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Belakangan, keberadaan tol tersebut kerap dikeluhkan para petani, karena areal persawahan mereka terganggu oleh air yang terlalu lama menggenang ketika turun hujan.
Diketahui, pembangunan mega proyek tersebut dilakukan dalam tiga seksi. Dimana seksi I untuk membangun tol Serang sampai Rangkasbitung sepanjang 26,5 kilometer dan terselesaikan serta sudah beroperasi sejak November tahun 2021.
Sedangkan seksi II, untuk pembangunan di wilayah Rangkasbitung sampai Cileles dengan panjang jalan sekira 24,1 kilometer. Saat ini pembangunan sedang berlangsung, dengan target penyelesaian pada kuartal I tahun 2026.
Selanjutnya seksi III untuk pembangunan diwilayah Cileles sampai Panimbang dengan total panjang ruas jalan sekria 33 kilometer. Pembangunan tahap ini juga dalam proses konstruksi, ditargetkan selesai pada Kuartal I 2026 untuk fase awal dan Kuartal IV 2026 untuk fase akhir.
Secara keseluruhan, panjang ruas jalan tol Serang-Panimbang sekira 88,66 kilometer dan total biaya yang digelontorkan sekira 9,934 Triliun rupiah. Pembagian dana pada proyek ini cukup menarik, karena tidak semuanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melibatkan swasta dan pinjaman dari negara Cina.
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Rincian ini berasal dari kombinasi sumber APBN atau APBD sebesar Rp4,604 Triliun dan dari sumber swasta seperti Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau pinjaman modal dari negara Cina sebesar Rp5,330 Triliun.
Pada seksi satu dan duan yaitu, ruas jalan Serang-Rangkasbitung-Cileles, dana yang dihabiskan untuk membangun jalan tol sekira Rp8,58 Triliun dan dikerjakan oleh BUJT melalui PT Wijaya Karya (WIKA) dan beberapa perusahaan atau vendor lainnya.
Sedangkan khusus seksi III yaitu, ruas jalam Cileles-Panimbang, alokasi anggaran yang dibutuhkan zekira Rp4,63 Triliun dan sumber dana yang digunakan pinjaman dari negara Cina. Ruas jalan ini dibangun oleh perusahaan Cina, yaitu Sino Bridge jo Adhi jo Wika dengan pembagian untuk seksi 3, porsi BUJT terbagi menjadi 55 persen milik Sino Road dan Bridge Co. Ltd. dan masing-masing 22,5 persen milik WIKA dan ADHI.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Doktor Ikhsan Ahmad mengatakan, tujuan utama pembangunan jalan tol itu untuk kekudahan akses, pariwisata, dan investasi. Akan tetapi, diperjalanan hal itu belum sepenuhnya berjalan karena berbagai hal dan persoalan.
“Kalau kita bicara tol Serang–Panimbang, sebenarnya harapan besar sudah ditaruh di sana: membuka akses ekonomi, pariwisata, dan investasi. Tapi kita harus jujur, kenyataan di lapangan belum menunjukkan perubahan berarti bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai tol hanya jadi jalan cepat untuk mobil, tapi rakyat tetap berjalan di tempat,” katanya, Selasa (9/9/2025).
Kata Ikhsan, persoalan yang terjadi saat ini dan harus mendapatkan perhatian serius adalah dampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Karena disadari atau tidak, pemeritnah hanya membangun tanpa menyelesaikan persoalan atau dampak dari pembangunan itu.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
“Problemnya ada di perencanaan yang tidak terintegrasi. Pertama, lahan pertanian berkurang, drainase buruk, sawah tergenang ini merugikan petani. Kedua, efek ekonomi mikro terlihat jelas. Seperti yang terjadi di Pantura, begitu tol dibuka, usaha kecil di tepi jalan lama mulai sepi. Kalau pola ini terulang di Banten Selatan, yang rugi adalah rakyat kecil, bukan investor besar,” ujarnya.
“Tol seharusnya bukan hanya koridor transportasi, tapi harus terkoneksi dengan ekonomi rakyat. Misalnya, Rest area yang dikelola UMKM lokal, bukan hanya brand besar. Jalur distribusi alternatif supaya warung, bengkel, dan pasar non-tol tetap hidup,” timpalnya.
Ikhsan menilai, setiap persoalan yang diabaikan akibat pembangunan jalan tol akan berdampak terhadap rencana itu sendiri. Bahkan, kata dia, jalan tol bisa menjadi senjata paling ampuh untuk mematikan perekonomian masyarakat setempat.
“Perbaikan irigasi dan lingkungan agar petani tidak dikorbankan. Program pendampingan ekonomi agar masyarakat lokal benar-benar masuk ke rantai ekonomi yang dibuka oleh tol. Tanpa itu, jalan tol hanya mempercepat aliran modal, tapi memperlambat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
“Jadi, bukan salah tolnya, tapi salah kebijakan yang tidak berpihak. Kalau pemerintah serius, tol Serang–Panimbang bisa jadi berkah. Tapi kalau abai, ia bisa berubah jadi bencana sunyi: sawah tergenang, warung sepi, petani gusar. Karena itu, kita butuh keberpihakan agar jalan tol benar-benar jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar jalan tol menuju kota wisata,” sambungnya.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah setempat harus bergerak cepat dalam merespons setiap persoalan yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol. Oleh karena, keberlangsungkan perekonomian masyarakat yang menjadi pertaruhan apabila tidak ada integrasi antar semua pihak terkait.
“Tentu masih ada ruang perbaikan. Pembangunan tol jangan dianggap selesai hanya dengan membangun beton dan aspal. Justru pekerjaan rumah yang lebih besar ada di tahap integrasi dengan ekonomi rakyat,” ujarnya lagi.
“Pertama, pemerintah dan pengelola tol wajib memastikan pertanggungjawaban lingkungan. Drainase, irigasi, dan alih fungsi lahan harus diperbaiki. Jangan sampai petani menanggung banjir sementara pihak lain menikmati keuntungan,” timpalnya.
“Kedua, rest area harus dihidupkan sebagai pusat UMKM lokal. Jangan hanya jadi ruang bisnis brand besar. Kalau sekarang rest area masih sepi, berarti manajemen belum berhasil menghubungkan tol dengan potensi lokal: produk pertanian, kuliner khas, hingga wisata desa. Harus ada afirmasi, misalnya kuota 70 persen untuk UMKM lokal di setiap rest area,” sambungnya.
Terakhir, kata dia, akses alternatif dan feeder road perlu diperbanyak agar masyarakat desa tidak terputus oleh tol. Jadi, lanjutnya, tol bukan menutup jalan lama, tapi justru membuka jalan baru bagi distribusi hasil pertanian dan usaha kecil.
“Butuh skema kemitraan antara pengelola tol, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Jadi tol tidak hanya menghubungkan kota besar, tapi juga menghubungkan desa dengan pasar yang lebih luas. Jadi, masih ada peluang. Tapi kalau perbaikan ini tidak segera dilakukan, tol hanya akan menjadi infrastruktur elitis bagus di atas kertas, tapi meninggalkan luka di bawahnya,” katanya.
Beberapa kepala daerah, kerap menyampaikan rasa antusias terhadap peningkatan perekonomian dari pembangunan jalan tol itu. Mulai dari Gubernur Banten Andra Soni, maupun kepala daerah di Kabupaten Serang, Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Namun, fakta dilapangan menunjukkan belum ada korelasi jelas antara pertumbuhan perekonomian dengan jalan tol.
Disetiap kesempatan, Gubernur Banten Andra Soni kerap menyinggung terkait pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang dinilai bisa memudahkan proses investasi dan bisa menjadi sarana menghilangkan disparitas antara Banten Utara dan Banten Selatan.
“Jalan tol ini merupakan salah satu akses untuk perekonomian, investasi, dan lainnya. Karena nantinya akan terintegrasi dengan kawasan industri, pariwisata, dan aspek lainnya,” kata Gubernur Banten Andra Soni, beberapa waktu lalu.
Bahkan, sejak masa kepemimpinan Bupati Irna Narulita hingga Bupati Dewi Setiani, tol Serang-Panimbang bisa menjadi pintu atau akses perbaikan perekonomian.
Bahkan, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, selalu menyampaikan atau memasarkan tol Serang-Panimbang sebagai pintu masuk kemajuan di Pandeglang.
“Setelah nanti jalan tol Serang-Panimbang selesai, investasi bisa dengan mudah masuk. Kita juga sudah mempersiapkan itu dengan perubahan RTRW dan menjadikan lima kecamatan sebagai kawasan atau zona industri,” kata Iing Andri Supriadi. (adib)
