SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Kementerian Sosial memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan di lingkungan Sekolah Rakyat. Penguatan dilakukan melalui pelatihan monitoring dan evaluasi kinerja sekolah, pengelolaan konflik, pencegahan kekerasan, perlindungan, serta penguatan psychological safety bagi sumber daya manusia Sekolah Rakyat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel GWR, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Rabu (9/9). Pelatihan diikuti guru dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari proses penataan Sekolah Rakyat yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Ini adalah upaya pelatihan terus-menerus secara berkelanjutan, bergantian, untuk seluruh SDM Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah.
Menurut dia, materi pelatihan kali ini secara khusus diarahkan pada penguatan tata kelola, terutama dalam aspek pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, peserta mendapatkan pembekalan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari kekerasan fisik dan seksual, perundungan, hingga intoleransi.
Saifullah menilai aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik.
“Yang penting dari pelatihan hari ini adalah penguatan tata kelola di bidang pengawasan, monitoring, evaluasi, dan juga pencegahan terhadap terjadinya kekerasan fisik atau kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleransi,” katanya.
Baca Juga: Dua Sekolah Rakyat di Banten Mulai Beroperasi, Andra: Tangerang Segera Menyusul
Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perundungan, Kemensos telah menyiapkan prosedur dan mekanisme mitigasi yang dapat menjadi pedoman bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Pengawasan juga didukung pemanfaatan teknologi.
Sejumlah titik di lingkungan Sekolah Rakyat dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Saifullah mengatakan, kamera pengawas tersebut digunakan untuk membantu memantau aktivitas di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan guru, wali asrama, wali asuh, maupun siswa.
“Di lingkungan Sekolah Rakyat dilengkapi dengan CCTV di beberapa titik untuk mengetahui aktivitas yang ada di sana,” ujarnya.
Menurut dia, pemanfaatan CCTV merupakan bagian dari sistem pengawasan internal. Namun, pengawasan tetap harus berjalan bersama prosedur pencegahan dan mekanisme penanganan apabila ditemukan persoalan.
Dalam kesempatan itu, Saifullah juga menyinggung persoalan judi daring di lingkungan Kementerian Sosial. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak secara khusus berkaitan dengan siswa Sekolah Rakyat.
Menurut dia, terdapat sekitar 1.900 pegawai, baik PNS maupun ASN, yang terindikasi bermain judi daring. Kemensos kini melakukan pendalaman secara bertahap terhadap temuan tersebut.
Baca Juga: Perumda Tirta Benteng Butuh Pengawasan Internal
“Jadi ada 1.900 pegawai baik itu PNS atau ASN yang terindikasi bermain judi online. Dan sekarang sedang kita lakukan pendalaman secara bertahap,” kata Saifullah.
Ia mengatakan, pegawai yang terbukti terlibat akan dikenai tindakan sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi yang disiapkan mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian.
“Tindakannya mulai dari surat peringatan sampai dengan pemberhentian,” ujarnya.
Pelatihan yang diberikan Kemensos tidak berhenti pada kegiatan pembekalan. Materi dan instrumen yang diberikan diharapkan langsung diterapkan oleh SDM Sekolah Rakyat setelah mengikuti pelatihan. Saifullah mengatakan, kinerja tenaga kependidikan nantinya akan dinilai menggunakan sejumlah ukuran yang telah disiapkan. Penilaian tidak hanya menyangkut aspek akademik siswa. Kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental peserta didik juga menjadi bagian dari evaluasi.
“Kita akan melihat bagaimana kinerja dari setiap tenaga kependidikan di sana. Bagaimana mereka bisa mendampingi siswa-siswa ini dengan melihat ukuran-ukurannya. Misalnya, mulai dari sisi kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, akademiknya, ya, dari hari ke hari,” katanya.
Instrumen dalam pelatihan tersebut disiapkan melalui kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Sosial. Selain membahas tata kelola dan perlindungan siswa, pengembangan masa depan peserta didik Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian pemerintah.
Saifullah mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat tingkat SMA nantinya memiliki dua pilihan utama, yakni melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja sebagai pekerja terampil. Kesempatan melanjutkan pendidikan bahkan tidak hanya diarahkan ke perguruan tinggi di dalam negeri. Pemerintah berharap semakin banyak lulusan Sekolah Rakyat yang nantinya mampu melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
“Yang paling penting, lulusan siswa Sekolah Rakyat tingkat SMA itu pilihannya dua: bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjadi pekerja terampil,” ujar Saifullah.
Pekerja terampil tersebut, lanjut dia, dapat bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. (ari)
