SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten memberikan kuota sebanyak 50.000 bagi masyarakat Banten, yang masuk golongan desil 1-7 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), akan masuk pada program bantuan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di tahun 2025 ini.
Kuota itu, berasal dari hasil evaluasi DTSEN Kemendagri di Provinsi Banten. Dimana setelah dilakukan kebijakan Gubernur Banten berupa pemerataan pembiayaan BPJS Kesehatan PBI, banyak masyarakat Banten yang semula dicover dari APBD Provinsi pindah ke Kabupaten/Kota.
“Misalnya di Kabupaten Tangerang, ada yang semula penerima BPJS PBI dari Provinsi, pindah ke Kabupaten,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, seusai mendampingi Gubernur Banten Andra Soni, meninjau sejumlah fasilitas layanan kesehatan di RSUD Malingping, Rabu (29/10/2025).
Dengan adanya kebijakan itu, maka masyarakat Banten yang tidak mempunyai BPJS yang masuk kategori golongan Desil 1-7, bisa melakukan pengobatan di sejumlah RSUD milik Provinsi Banten dan secara otomatis ia akan masuk dan tercover di BPJS Kesehatan PBI tanggungan Pemprov Banten.
“Untuk pertama bisa menggunakan SKTM terlebih dahulu, setelah itu baru akan kita buatkan BPJS-nya,” ujarnya.
Selain itu, kata Ati, hasil evaluasi itu juga mewajibkan bagi daerah yang kondisi fiskalnya cukup kuat untuk mengalokasikan paling sedikit 21 persen dari total APBD untuk pembiayaan BPJS PBI. Hal ini sejalan dengan program Gubernur Banten yang menerapkan mekanisme gotong royong, bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu.
Baca Juga: Rencana Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Banten Masih Wacana
Pada APBD 2025 ini, Dinkes Banten mengalokasikan anggaran APBD tahun 2024 sebesar Rp325 miliar untuk mangcover 668.000. jumlah itu untuk mengcover kebutuhan selama 10 bulan. Jika dalam perjalanannya terjadi kekurangan, maka akan dilakukan penyesuaian di Perubahan APBD 2025.
Diakui Ati, sejak diberlakukannya DTSEN oleh Kemensos itu, banyak penerima manfaat dari pemerintah pusat keluar, karena pusat hanya mengcover untuk Desil 1-5. Sehingga dengan kebijakan pembiayaan BPJS PBI dari Pemrpov yang bisa mengcover dari Desil 1-7, banyak masyarakat yang terbantu.
“Tetap akan kita layani,” pungkasnya.
Ati juga mengaku, jika pelayanan di RSUD Malingping ini cukup penuh dan masih ada beberapa layanan yang akan dilengkapi. Oleh karena itu, kedepan dirinya akan menambah jumlah ruang inap, ruang Operasi, serta beberapa fasilitas lainnya.
“Sebenarnya karena RSUD Malingping ini masuk tipe C, fasilitas yang ada sudah melebihi itu. kita jumlah bad nya sudah mencapai sekitar 140 dari yang dipersyaratakan hanya 100 bad. Apalagi pasien yang datang itu ada dari Lebak juga dari Pandeglang,” ujarnya.
Gubernur Banten Andra Soni, meminta Dinkes Banten melengkapi sejumlah layanan di RSUD Malingping seiring dengan tingginya masyarakat yang melakukan pengobatan. Seperti ruang tunggu yang harus diperbaiki, agar lebih manusiawi dan layak. Kemudian ruang rawat inap harus ditambah serta jumlah dokternya agar masyarakat yang datang untuk berobat bisa terlayani dengan baik.
Baca Juga: Bakesbangpol Banten Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan dan Semangat Kebangsaan
“Banyak warga yang mengantri Panjang, kasihan,” ujarnya.
“Tugas kita adalah melayani. Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada yang sakit dan belum punya BPJS, tetap kita layani terlebih dahulu tanpa menunggu kelengkapan administrasi,” ujar Andra.
Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menanyakan langsung kualitas pelayanan RSUD Malingping kepada pasien dan keluarga yang hadir.
Warga menyampaikan bahwa pelayanan tenaga kesehatan dinilai ramah dan baik, namun masih diperlukan penambahan fasilitas tempat tidur karena sering penuh saat jumlah pasien meningkat. (luthfi)
