SATELITNEWS.COM, SERANG–Pemprov Banten memprioritaskan pelebaran jalan Serdang-Bojonegara, Kabupaten Serang. Ruas jalan itu dikeluhkan masyarakat karena tingginya intensitas arus lalu lintas kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan industri serta tambang.
Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian PUPR untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di area tersebut.
“Sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, tahun ini sudah menjadi skala prioritas untuk penanganan kondisi kerusakannya. Ini sudah dianggarkan di Kementerian melalui dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara),” kata Arlan kepada wartawan, Rabu (7/1).
Namun, Arlan mengaku belum bisa menyampaikan rincian serta besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut.
“Nanti jumlah anggaran saya cek. Tapi sudah mulai tender untuk rekonstruksi,” paparnya.
Dia menuturkan, untuk pelebaran jalan, tahun ini Pemprov Banten telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk kegiatan perencanaan pembangunan dan menyiapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai langkah awal untuk mengetahui kebutuhan dari kegiatan pelebaran ruas jalan tersebut.
Baca Juga: Dinas PUPR Banten Bakal Bangun U-turn Terlindung di Jalan Raya Serpong Akhir Oktober
Arlan menuturkan, dalam pengadaan lahan, dia berharap, pihak swasta yang memiliki industri atau tambang di area itu bisa ikut berkontribusi.
“Kebutuhan lahannya berapa, pemiliknya siapa, dan harapannya nanti pada saat proses pengadaan lahannya ini ada kolaborasi dengan pihak swasta, dari perusahaan tambang, dari industri yang ada di ruas jalan Serdang-Bojonegara,” jelasnya.
BeritaTerbaru
“Kita harapannya kolaborasi lah, ini kan buat kepentingan masyarakat, kepentingan industri juga. Jadi nanti ada sumbangsih pembiayaan dari industri juga,” sambungnya.
Terkait target panjang pembangunan pelebaran jalan, Arlan menyampaikan jika berdasarkan perencanaan yang pihaknya siapkan, setidaknya sepanjang 10 kilometer akses jalan itu akan dilakukan pelebaran.
“Itu kurang lebih sekitar 10 kilometer lah yang kita coba rencanakan ya,” tegasnya.
“Kalau biasanya kita pasti bikin ROW (Right of Way) 25 meter. Jadi dengan existing sekarang kurang lebih sekitar 10 meter ROW-nya, mungkin kanan-kiri 7,5 meter. Jadi total jadi 25 meter,” tambahnya.
Baca Juga: Revisi UU LLAJ Dikebut: Ojol Diatur, Denda ODOL Rp50 M
Meski demikian Arlan menegaskan, bahwa pelebaran ruas jalan tidak serta merta dilaksanakan tahun 2026 ini. Sebab, kata dia, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
“2026 perencanaannya selesai. Nanti 2027 ya kita koordinasikan untuk pengadaan tanahnya dulu. Yang lama kan pengadaan tanah, kalau fisik mah setahun juga selesai,” tegasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, melakukan aksi protes akibat maraknya truk tambang yang melintas di jalan Bojonegara–Puloampel. Aksi itu dipicu oleh kemacetan, debu, dan meningkatnya angka kecelakaan di kawasan tersebut.
Sementara itu, dalam rangka mengurangi kemacetan di area tersebut, Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengeluarkan surat himbauan yang meminta agar seluruh perusahaan tambang di wilayahnya menyediakan lahan parkir khusus bagi kendaraan pengangkut material tambang. Kebijakan ini bertujuan mengurai kemacetan dan menata kembali aktivitas angkutan tambang yang kerap menumpuk di jalan umum.
Kepala ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy menyampaikan, kepadatan kendaraan di wilayah Bojonegara selain karena aktivitas pertambangan, juga disebabkan oleh tingginya aktivitas industri non-tambang. Selain pertambangan, kata dia, kawasan tersebut juga menjadi pusat kegiatan industri dan pelabuhan.
“Namun di Bojonegara tersebut bukan hanya pertambangan saja. Di sana kan ada industri, dimana ada dermaga juga yang bongkar muatan kapal, yang truknya besar-besar semua. Jadi itu kan menjadi terpusat permasalahannya,” ujarnya. (mpd/rmg)
