SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, berkomitmen untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karenanya, selain sebagai penggerak ekonomi masyarakat, jenis usaha itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni, dihadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, di acara Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Kamis (16/7/2026).
Andra mengatakan, APPSI merupakan salah satu wadah organisasi yang membahas berbagai hal, salah satunya UMKM. Artinya, para pelaku UMKM ini memiliki rekan kerja hingga ketingkat nasional.
“Hari ini saya mengikuti Pembukaan Raker APPSI yang dibuka oleh Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Pemprov Banten mendukung Raker APPSI yang fokus membahas pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) serta pajak air permukaan,” ujar Andra Soni.
Andra meyakini, pemberdayaan UMKM mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, sekaligus membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu, jenis usaha tersebut harus bisa mendapatkan perlindungan pemerintah.
“Berdasarkan hasil yang sudah ada, UMKM ini menjadi penggerak perekonomian selama Covid-19, dimana saat ini perekonomian sangat lemah. Tetapi UMKM ini bisa terus bertahan dan bergerak,” ujarnya lagi.
Baca Juga: Gubernur Banten Ikut Langsung Dalam Pencarian Rombongan Jurnalis yang Hilang di GAK
Terkait pajak air permukaan, lanjut Andra, hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam agar tetap lestari, bukan sekadar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Provinsi Banten sebagai daerah industri, memandang isu air permukaan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan,” tandasnya.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, saat ini para kepala daerah menghadapi lima tantangan utama, mulai dari dinamika lokal, isu nasional, hingga kondisi geopolitik.
Tantangan berikutnya, lanjut Bima Arya, adalah memahami algoritma media masa kini serta kewaspadaan tinggi terhadap potensi pelanggaran hukum.
“Saat ini ada lima tantangan kepala daerah. Pertama, faktor geopolitik yang sebelumnya jarang menjadi perhatian. Kedua, mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), desa nelayan, dan janji politik kepada konstituen,” paparnya.
“Kelima, harus superhati-hati dengan jebakan hukum karena ada KPK, Bareskrim, dan Kejaksaan. Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” sambungnya.
Baca Juga: Dukung Penuh Pencarian Rombongan Wartawan, Pemprov Banten Siapkan Fasilitas Ini
Bima Arya berpesan, agar gubernur bisa memimpin langsung program kerja prioritas, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, serta terus memberi teladan integritas kepada bupati dan wali kota.
“Gubernur juga harus membangun hubungan kerja yang konstruktif bukan transaksional dengan Forkopimda, serta memberikan perhatian serius terhadap kejelasan batas wilayah kabupaten, kota, hingga desa,” pungkasnya.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’oed, menyatakan Raker APPSI memiliki nilai yang sangat strategis sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi antar-gubernur.
“Raker ini merumuskan kondisi riil pemerintahan provinsi saat ini. APPSI merupakan rumah besar bagi gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia sekaligus jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” imbuhnya. (adib)
