SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten tengah berupaya, memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAS) di semua sektor. Tindakan itu dilakukan, agar kas daerah tidak hanya diisi atau disumbang oleh berbagai jenis pajak.
Diketahui, 74,9 persen APBD Pemprov Banten bersumber dari penerimaan berbagai jenis pajak setiap tahunnya. Artinya, pembiayaan pembangunan dan pembayaran gaji pegawai bersumber dari iuran pajak masyarakat.
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, target pendapatan daerah Provinsi Banten tahun 2026 mencapai Rp10,083 Triliun, dengan target PAD sebesar Rp7,494 Triliun atau sekitar 74 persen dari total pendapatan daerah.
Hingga 13 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp4,278 Triliun atau 42,42 persen, sedangkan realisasi PAD tercatat Rp2,969 Triliun atau 39,63 persen.
Uang yang terkumpul itu, berasal dari penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target sebesar Rp2,398 Triliun dan baru terealisasi sekira Rp1,021 Triliun atau 42,57 persen. Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp1,727 Triliun dan baru terealisasi Rp687,7 Miliar atau 39,80 persen dari target.
Sementara, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp1,561 Triliun baru terealisasi Rp668,7 Miliar atau 42,82 persen, Pajak Air Permukaan ditargerkan sekira Rp45,2 Miliar baru terealisasi sekira Rp23,2 Miliar atau sekira 51,40 persen.
Baca Juga: Resmikan Gedung Baru Bank Banten Pandeglang, Dimyati: Ekonomi Daerah Akan Tumbuh
Selanjutnya pajak rokok ditargerkan sekira Rp999,7 Miliar baru terealisasi sekira Rp317,17 Miliar atau sekita 31,73 persen, Opsen Pajak MBLB ditargerkan sekira Rp78,6 Miliar terealisasi sekira Rp8,5 Miliar atau sekira 10,84 perden.
Selanjutnya Retribusi Daerah ditargerkan sekira Rp389,1 Miliar, terealisasi sekira Rp158,1 Miliar atai sekira Rp40,65 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargerkan sekira Rp64 Miliar, terealisasi sekira 45,6 Mikiar atau sekira 71,24 persen. Kemudian Pajak Alat Berat (PAB) ditargetkan sekira Rp2 Miliar dan baru terealisasi sekira Rp375 juta atau 18,75 persen.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah tidak membantah mayoritas pembiayaan daerah dibiayai oleh pajak. Terkait hal itu, pihaknya sedang berupaya memaksimalkan potensi pendapatan lain, agar pajak tidak menjadi penyumbang terbesar keuangan daerah.
“Kita harusnya BUMD yang bisa bergerak, menutup kas daerah, cuman BUMD kita lagi sakit, bikin baru kan modalnya besar. Tetapi kita upayakan agar ada potensi lain yang bisa dimaksimalkan,” katanya, usai rapat Paripurna di gedung DPRD Banten, Kamis (16/7/2026).
Dimyati mengatakan, meski besaran pembiayaan daerah bersumber dari pajak, namun Provinsi Banten dijadikan sebagai percontohan skala nasional dengan kemandirian fiskalnya.
“Daerah mana yang sebesar banten dari sisi prosentase, DKI saja itu kemandirian fiskalnya baru 60 persen, kalau kita sudah 70 persen lebih, jadi udah hebat Banten ini dan jadi percontohan,” tambahnya.
Baca Juga: Atas Temuan BPK, Pemprov Banten Lakukan Perbaikan
Dimyati mengaku, dirinya bersama Gubernur Banten Andra Soni sering menyampaikan kepada para pegawai, agar bisa menggunakan anggaran dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Tindakan itu harus dilakukan, agar uang masyarakat dapat kembali dinikmati masyarakat melalui program pembangunan.
“Sekarang paling perbaikan dari sisi penggunaan anggarannya, pembelanjaannya yang diawasi agar tidak sia-sia. Itulah yang kita lakukan sekarang, kita ingin agar anggaran yang ada bisa digunakan dengan baik,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengatakan, Pemprov Banten akan terus berupaya memaksimalkan semua potensi pendapatan yang ada. Dengan begitu, penerimaan daerah atau PAD bisa terus meningkat.
“Tentunya semua potensi atau spot pendapatan yang ada, akan terus kita maksimalkan dengan baik agar pendapatan daerah bisa terus bertambah setiap tahunnya,” imbuhnya. (adib)
