SATELITNEWS.COM, LEBAK–Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menghapus honorarium bagi aparatur sipil negara (ASN) yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menekan potensi defisit APBD menuai sorotan. Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijadikan langkah utama, melainkan opsi terakhir setelah seluruh upaya efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah ditempuh.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lebak, Muammar Adi Prasetya, mengatakan pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mencari solusi lain dalam menutup potensi defisit anggaran. Menurutnya, kreativitas pemerintah dalam menggali sumber pendapatan maupun melakukan efisiensi jauh lebih penting dibanding langsung memangkas hak ASN. “Cari upaya-upaya lain yang dirasa bisa menutup defisit anggaran. Makanya kami minta pemda kreatif mencari opsi lain,” ujar Muammar, belum lama ini.
Ia menilai, munculnya potensi defisit juga harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama pada aspek perencanaan anggaran. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara pasti penyebab kondisi tersebut agar tidak kembali terulang pada penyusunan APBD berikutnya. “Okelah kita defisit, tapi kan harus tahu apa penyebabnya, dari mana? Artinya dari sisi perencanaannya yang miss. Harapan kami ini bisa dievaluasi lagi supaya perencanaannya lebih baik ke depan,” katanya.
Muammar menegaskan, apabila seluruh langkah efisiensi telah dilakukan dan kondisi keuangan daerah masih belum membaik, barulah penghapusan honorarium ASN dapat dipertimbangkan. “Kalau semua sudah, dan masih juga harus dilakukan efisiensi maka cara ini baru menjadi pilihan,” ucapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, membenarkan bahwa penghapusan honor ASN yang merangkap sebagai KPA dan PPK memang masuk dalam salah satu skenario efisiensi yang tengah dikaji Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Opsi efisiensi itu ada beberapa, salah satunya itu. Pak Bupati ingin di APBD Perubahan belanja untuk masyarakat tetap tersedia dan memadai,” kata Halson.
Menurutnya, pemerintah masih menghitung berbagai alternatif, baik melalui penyesuaian belanja maupun optimalisasi sumber pendapatan, agar kondisi APBD tetap seimbang. “Opsi itu bukan hanya belanja tetapi juga opsi sumber dan semuanya sedang kita hitung,” pungkasnya.(mulyana)
Baca Juga: Ribuan ASN Telat Ngantor, BKD Banten Siap Massifkan Pembinaan
BeritaTerbaru
