SATELITNEWS.COM, SERANG – Saat ini dan beberapa tahun kedepan, Pemprov Banten diprediksi akan mengalami kesulitan menambah pendapatan daerah.
Buktinya, setiap tahun terjadi pemangkasan hingga ratusan miliar rupiah terhadap alokasi keuangan program, sementara sektor pendapatan tidak mengalami penambahan signifikan.
Diketahui, pendapatan daerah ditahun 2027 ditargetkan sebesar Rp9,51 Triliun, awalnya diproyeksikan sebesar Rp10,27 Triliun.
Angka itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekira Rp6,95 Triliun (yang bersumber dari pajak daerah sekira Rp6,38 Triliun, Pendapatan transfer sekira Rp2,56 Triliun, dan Hibah sekira Rp6,57 Miliar).
Sedangkan di tahun 2026 ini, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp9,750 Triliun, karena masih dalam tahun anggaran berjalan. Dana itu bersumber dari PAD sekira Rp7,114 Triliun, terdiri dari pajak daerah sekria Rp6,479 Triliun, retribusi Rp361,212 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp46,8 Miliar, dan lain-lain PAD sah Rp226,76 Miliar.
Kemudian Pendapatan Transfer sekira Rp2,597 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sekira Rp8,457 Miliar.
Baca Juga: Ratusan Guru Ngaji Dapat Insentif, Andra: Mengaji Wajib, Bukan Ekskul
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengakui, saat ini Pemprov Banten sedang mengalami kesulitan dan keterbatasan finansial.
Namun, hal itu tidak mengganggu terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat Banten.
“Problematika provinsi dengan kabupaten/kota itu beda, contoh saja Tengerang Raya, mereka bisa mendapatkan pendapatan dari listrik saja, listrik itu kan kalau daerah industri itu tinggi, ada yang kurang lebih bisa dapat satu triliun dari bagi hasil listrik saja,” katanya, Selasa (6/10/2026).
Dimyati mengaku, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, keuangan Pemprov Banten di tahun 2027 akan berkurang dibandingkan tahun 2026 ini. Kemungkinan terburuknya, kata dia, keuangan Pemprov Banten akan dibawah Tangerang Raya.
“Yang kedua, mereka dapat dari BPJTB, kan Provinsi mah nggak dapat, nah maka kemungkinan besar APBD Provinsi Banten kalah oleh Tangerang Raya, karena kita sudah dipatok ketentuan pendapatan kita hanya itu,” tambahnya.
Dimyati mengatakan, hal tersebut baru sekedar gambaran atas perhitungan keuangan yang ada, dan masih bisa diatasi oleh Pemprov Banten.
Baca Juga: 7,2 Juta Warga Banten Manfaatkan CKG, Andra Soni: Gula Darah Hingga TBC jadi Perhatian
Dengan catatan, semua perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa bekerja dengan baik, dan menghasilkan deviden besar.
“Kecuali memang BUMD kita sehat, bisa memberi deviden, kan sekarang BUMD devidennya kecil, nah ini maka kita kembalikan saja untuk modal usaha BUMD. Nah seperti Bank Banten itu kan untung, tapi kita balikin untuk invasi bisnis,” ujarnya.
Dimyati menerangkan, 82 persen sumber keuangan Pemprov Banten berasal dari pajak, yakni pajak daerah.
Dari pajak itu, penyuplai keuangan terbesar ada di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan beberapa jenis pajak lainnya.
“Kalau Banten BPHTB nya kabupaten/kota, pajak-pajak kabupaten/kota, listrik ke kabupaten/kota. Kita hanya bisa mengandalkan pendapatan dari sektor PKB, BBNKB, Air Permukaan, karena air bawah tanah sudah PDAM, kecil sekali menggunakan air permukaan,” pungkasnya.
Dimyati mengaku, saat ini Pemprov Banten tengah melakukan upaya dan melakukan pembahasan, serta pemetaan secara konferhensif. Tindakan itu sengaja dilakukan agar pemdapatan daerah bisa terus meningkat dan mengalami perbaikan setiap tahun.
“Kita untuk sekarang sudah mulai menguras otak untuk supaya bagaimana pendapatan dari sektor mana lagi nih, kan sekarang sudah ada reposisi BUMD, mudah-mudahan kita nanti punya perusahaan air supaya bisa mendistribusi air ke PDAM atau kemana,” katanya.
“Tapi kan sekarang posisi keuangannya lagi kurang bagus, pendapatan kita lagi kurang bagus, karena sekarang PKB dan BBNKB banyak orang pakai mobil listrik, enggak kena pajak,” ujarnya.
Dimyati memastikan, Pemprov Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, terus berupaya agar pendapatan daerah bisa bertambah.
“Siapapun kepala Bapendanya lagi begini enggak bisa, sekarang saja kepala Bapenda sedang menguras otak, kalau daerah lain berkurangnya bisa sampai dua triliun, tapi kan kita hanya tiga ratus miliaran lebih, jadi pengurangan keuangan kita relatif kecil,” tukasnya.
Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, saat ini realisasi PKB masih terus dimaksimalkan agar target pendapatan bisa tercapai hingga akhir tahun anggaran selesai.
Selain PKB, ada beberapa pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksimalkan, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan lainnya. Serta semua komponen penunjang PAD.
“PKB sudah mencapai 62 persen dengan nomonal Rp1,49 triliun, kalau bicara ideal alokasi anggaran kita itu Rp1,5 triliun, BBNKB sudah Rp960 miliar dan harus tercapai sampai akhir tahun, kita sudah diamanatkan agar bisa tercapai,” ucapnya.
Secara keseluruhan, sektor penunjang PAD mulai dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sampai Lain-lain PAD yang Sah susah mencapai 64 persen.
“Kalau kita bicara keseluruhan pendapatan daerah sudah mencapai 64 persen dengan nilai nominal Rp6,5 triliun hingga saat ini,” imbuhnya. (adib)
