SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Penegasan itu disampaikan setelah Djamari menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
“Situasi di dalam negeri hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Berbagai perkembangan yang terjadi masih berada dalam kendali pemerintah. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, beserta seluruh unsur terkait terus memantau situasi secara intensif dan melakukan berbagai langkah antisipatif terhadap setiap perkembangan yang muncul,” ujar Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan digelar ketika pemerintah mencermati berbagai perkembangan, baik di dalam negeri maupun global. Salah satu perhatian utama adalah maraknya informasi di ruang digital yang dinilai dapat memicu keresahan masyarakat.
Djamari mengakui dalam beberapa hari terakhir beredar berbagai informasi berupa hoaks, disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian. Da menegaskan informasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Siapa pun yang sering berbuat itu (menyebar hoaks) sadar. Sadar bangsa ini butuhkan ketenangan. Ketenangan,” ucap Djamari.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurut dia, persoalan tersebut telah ditangani dan masyarakat memiliki kemampuan untuk menyikapi berbagai informasi yang berkembang.
Baca Juga: Elkan Baggot: Kami Adalah Raja Asia Tenggara
“Pada kesempatan yang baik ini juga saya katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu,” ujarnya.
Djamari juga membantah video yang beredar di media sosial mengenai ajakan demonstrasi pada Agustus 2026. Ia memastikan video tersebut tidak benar dan tidak menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.
“Video itu saya nyatakan tidak benar,” tegasnya.
Menurut Djamari, tidak ada demonstrasi seperti yang digambarkan dalam video tersebut di Indonesia saat ini. Ia menduga rekaman itu merupakan video lama yang kembali disebarkan.
Aparat terkait, kata dia, akan menelusuri akun penyebar video tersebut. Jika ditemukan unsur pelanggaran pidana, tindakan tegas akan dilakukan.
Meski demikian, Djamari menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa. Kritik yang disampaikan secara tertib, menurut dia, merupakan bagian dari demokrasi.
“Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami,” ujarnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Malam Luar Biasa!
Namun, ia mengingatkan penyampaian pendapat tidak boleh dilakukan dengan mengganggu kepentingan masyarakat, melakukan perusakan, maupun pembakaran fasilitas umum.
“Ada kantor pemerintahan sempat terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi, kami akan lakukan secara tegas,” tegas Djamari.
Djamari menyebut aktivitas masyarakat di Jakarta, kota-kota besar, dan berbagai daerah tetap berjalan normal. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara situasi nyata di lapangan dengan gambaran yang muncul melalui sejumlah informasi di ruang digital.
Selain menjaga stabilitas nasional, Djamari menegaskan pemerintah tetap menjamin berbagai program yang menjadi harapan masyarakat dapat berjalan. Namun, pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi keamanan.
“Itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah di ujungnya, di depannya sambil menjaga para masyarakat sekalian,” ujarnya.
Untuk memastikan situasi tetap kondusif, pemerintah terus memperkuat koordinasi antara TNI, Polri, BIN, dan lembaga terkait. Berbagai perkembangan, baik nasional maupun global, terus dipantau agar tidak mengganggu stabilitas negara.
“Kita selalu terus menghitung dan mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Perkembangan itu harus kita tangani, kita coba atasi, sejauh mungkin untuk tidak terlalu mengganggu program kerja dari pemerintah untuk kepentingan bangsa ini,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Djamari juga membantah narasi di media sosial yang mengaitkan pemasangan pagar di sejumlah mal di Jakarta dan Surabaya dengan isu keamanan. Ia menegaskan pemasangan pagar tersebut tidak berkaitan dengan kondisi keamanan nasional.
“Pemasangan pagar. Tidak ada itu ya,” kata Djamari.
Menurut dia, persoalan tersebut telah direspons pemerintah daerah masing-masing, termasuk melakukan penertiban terhadap pemasangan pagar yang tidak memiliki izin.
Djamari mengatakan pemasangan pagar tersebut lebih berkaitan dengan kepentingan keamanan masing-masing lokasi, bukan karena adanya ancaman keamanan nasional.
“Jadi, semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri, dan itu pun sudah dianggap tidak memiliki izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat,” tuturnya. (rmg/xan)
