SATELITNEWS.COM, SERANG – Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pertengahan semester kedua ini mencapai 62 persen atau sekira Rp1,49 Triliun.
Jumlah itu, masih jauh dari target pendapatan tahun ini yang nilainya mencapai Rp2,398 Triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, saat ini realisasi PKB masih terus dimaksimalkan agar target pendapatan bisa tercapai hingga akhir tahun anggaran selesai.
Selain PKB, ada beberapa pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksimalkan, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan lainnya. Serta semua komponen penunjang PAD.
“PKB sudah mencapai 62 persen dengan nomonal Rp1,49 Triliun, kalau bicara ideal alokasi anggaran kita itu Rp1,5 Triliun, BBNKB sudah Rp960 Miliar dan harus tercapai sampai akhir tahun, kita sudah diamanatkan agar bisa tercapai,” katanya, di pendopo KP3B, Selasa (29/9/2026).
Secara keseluruhan, sektor penunjang PAD mulai dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sampai Lain-lain PAD yang Sah susah mencapai 64 persen.
Baca Juga: Mudahkan Pembayaran PKB, Pemprov Banten Luncurkan QRIS Samling
“Kalau kita bicara keseluruhan pendapatan daerah sudah mencapai 64 persen dengan nilai nominal Rp6,5 Triliun hingga saat ini,” katanya.
Berly mengakui, adanya penurunan dari sisi target PAD jika dibandingkan dengan tahun lalu dibulan yang sama. Akan tetapi, disisi lain realisasi kinerja pendapatan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kalau kinerja pendapatan dengan tahun lalu dibulan yang sama kinerja pendapatan kita naik, persentasenya naik. Jadi dalam artian sisi kinerja pendapatan mengalami penaikan tiga persen, kalau bicara target berkurang kalau sisi pendapatannya naik,” ujarnya.
Berly menerangkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan PAD dari sektor pajak. Utamanya karena banyak masyarakat menunda membayarkan PKB karena kondisi perekonomian sedang tidak stabil.
“Pemicunya jelas dominasi pajak daerah terhadap PAD sangat signifikan, 92 persen PAD itu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah sendiri dominasinya dari PKB dan BBNKB, kondisi saat ini masyarakat banyak yang menahan pembayaran pajak,” ujarnya.
Berly mengaku, pihaknya sudah dan sedang melakukan beberapa upaya agar sektor pendapatan pajak bisa terus bertambah hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena, alokasi anggaran yang terkumpul akan dipergunakan membangun di Provinsi Banten.
Baca Juga: Fraksi PKB Kota Tangerang Minta KUA-PPAS 2027 Fokus Tuntaskan Program Prioritas dan Optimalkan PAD
“Kami mencoba melakukan pendekatan kepada masyarakat salah staunya melalui operasi siptapak, kemudian promosi, kemudian kebijakan regulasi, itu cuma bisa menahan laju penurunan pembayaran pajak,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mendongkrak PAD dari berbagai sektor yang ada, serta potensi lain yang masih bisa dikelola dan dimaksimalkan.
“Kalau kita melihat kondisi sekarang memang berat. Tetapi kita tetap berupaya agar pendapatan daerah bisa terus bertambah. Termasuk memaksimalkan semua potensi pendapatan yang ada,” imbuhnya. (adib)
