SATELITNEWS.COM, SERANG – Kepatuhan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten, dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), patut dipertanyakan.
Hingga akhir September kemarin, masih ada sekira 86 kendaraan milik abdi negara yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan potensi pendapatan sekira Rp200 juta lebih.
Selain itu, masih ada lebih dari seribuan kendaraan dinas di Pemprov Banten yang menunggak pajak, dengan potensi pendapatan lebih dari Rp1,4 Miliar.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah diakhir triwulan ketiga sekira Rp6,55 Triliun atau sebesar 64,97 persen dari target pendapatan sekira Rp10,08 Triliun sebelum perubahan anggaran.
Sedangkan dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terkumpul sekira Rp4,45 Triliun atau sebesar 59,50 persen dari target.
Kemudian, pendapatan transfer mencapai Rp2,08 Triliun atau 80,74 persen, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp6,49 Miliar atau 107,55 persen
Baca Juga: Bapenda Banten Hitung Ulang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizky Natakusumah, mengakui masih banyak kendaraan milik ASN dan kendaraan dinas (Randis) yang menunggak PKB.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan integrasi data yang ada di MyASN, dengan data yang ada di Bapenda.
BeritaTerbaru
“Untuk tunggakan PKB ASN, kita sedang meminta BKD untuk mengintegrasikan data MyASN dengan data kesamsatan, sehingga nanti ASN tersebut diketahui menunggak dan kita akan mereminder (mengingatkan-red) untuk bisa membayarkan beberapa waktu jatih tempo, menggunakan WA Blast dan lainnya,” katanya, Senin (26/10/2026).
Berly mengatakan, kebijakan itu berlaku untuk semua ASN Pemprov Banten termasuk kendaraan milik pribadi maupun yang diatasnamakan. Tindakan itu sengaja dilakukan karena potensi pendapatan daerah masih rendah.
“Jadi yang dikuasai atau dimiliki ASN tersebut baik secara atas nama atau lainnya akan kita ingatkan. Kita sedang matangkan hal ini, setelah semuanya siap kita realisasikan dan berlaku bagi semua ASN,” ujarnya.
Berly juga mengatakan, penerimaan daerah dari berbagai jenis pajak di Provinsi Banten masih belum optimal.
Baca Juga: PKB Capai 62 Persen, Bapenda Banten Optimis Capai Seratus Persen
Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan upaya agar penerimaan daerah bisa terus bertambah dan tercapai secara maksimal diakhir tahun anggaran.
“2026 akhir ini, merupakan bagian yang menjadi fokus utama Bapenda Banten, mengingat realisasi pendapatan harus dikejar secara massif. Dalam konteks kendaraan dinas, kendaraan milik ASN dan kendaraan perusahaan yang belum membayar,” ujarnya lagi.
Selain itu, pihaknya juga melakukan perubahan terhadap aplikasi info PKB yang biasa digunakan masyarakat secara online. Perubahan itu berupa pencantuman nomor rangka kendaraan sebagai upaya meminimalisir adanya pelanggaran oleh oknum tidak berkepentingan.
“Konsep PKB berdasarkan nomor rangka berlaku mulai bulan lalu, karena kita mengharapkan pengguna Info PKB itu pengguna yang tanggung jawab dalam artian tidak serta merta menyalahgunakan informasi dari info PKB,” tuturnya.
“karena ad beberapa kejadian ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab menakut-nakuti pemilik kendaraan yang belum bayar, ini merupakan bagian kita melindungi data agar tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Berly mengaku, perubahan itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan kepada pihaknya, bukan karena persoalan lain. Oleh karena itu, dia meminta kepada masyarakat agar tidak mengaitkan perubahan tersebut terhadap hal lainnya.
“Ada yang melaporkan ke kami penyalahgunaan tersebut, sehingga ada keberapan dari masyarakat, makanya kita berlakukan hal itu, kami tidak ongin informasi data kendaraan disalahgunakan,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menambahkan, pihaknya telah meminta kepada Bapenda Banten agar terus mengoptimalkan semua sumber pendapatan yang ada. Tindakan itu harus dilakukan, karena tahun anggaran berjalan segera selesai.
“Sudah kita sampaikan, dan Bapenda pun melakukan berbagai upaya yang sesuai agar pendapatan bisa terus bertambah. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana, yang pasti sektor pendapatan kita genjot semua,” imbuhnya. (adib)
