SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XV Kabupaten Pandeglang, di salah satu gedung wisma di Pandeglang, Minggu (26/7), sekitar pukul 20.00 WIB, bertujung ricuh.
Pantauan Satelit News, keos terjadi saat pimpinan sidang tak menghiraukan interupsi para Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP) dan kelompok Cipayung Plus (PMII, HMI, IMM dan GMNI). Interupsi itu terjadi karena organisasi mereka tak disebutkan bagian dari peserta pemilih.
Walau interupsi itu berkali-kali diteriakan, pimpinan sidang malah terus melanjutkan persidangan. Pada akhirnya, situasi semakin memanas hingga semua OKP yang tak disebutkan itu merangsek ke depan pimpinan sidang dengan nada keras. Bahkan hampir saja baku hantam, jika tidak dilerai oleh pihak kepolisian.
Pihak kepolisian berhasil meredakan para OKP itu. Namun pada saat hendak keluar dari ruangan, kondisi memanas kembali hingga kaca pintu aula wisma pun pecah. Para OKP itu pun tetap menyampaikan kekecewaanya di luar arena Musda, namun tetap saja tak didengar.
Bahkan salah seorang kandidat yakni, Dedi Rivaldi (Kepala Desa Karyasari) tak diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi, hingga Musda selesai dengan memenangkan kandidat Pujiyanto (Anggota DPRD Serang).
Tak sampai disitu. Untuk mencegah adanya butut dari kekisruhan itu, Kapolres Pandeglang, AKBP Sofwan Hermanto telah memediasi kedua belah pihak, yakni para OKP yang keos dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Provinsi Banten di ruang kerja Kapolres Pandeglang, hingga selesai sekitar pukul 12.10 WIB, Senin (27/7).
Baca Juga: Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 119 Orang Diamankan
Walau di mediasi sempat bersitegang, tapi dapat diselesaikan dengan baik. Namun para OKP tetap bersi keras menolak untuk masuk dalam KNPI Pandeglang, karena dianggap cacat hukum Musda tersebut.
Salah seorang perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi menyatakan, Musda KNPI Pandeglang cacat hukum. Karena mekanisme pelaksanaanya tak ditempuh dan terkesan hanya kepentingan untuk memenangkan seseorang.
“Faktanya pada saat pelaksanaan, mereka malah mengacuhkan ketentuan mekanisme pelaksanaan Musda dan diperparah pada saat sidang. Kami kelompok Cipayung Plus tak masuk dalam daftar peserta pemilih. Musda ini jelas hanya kepetingan memenangkan seseorang dan kelompoknya,” kata Afandi, Senin (27/7).
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Yandi Isnendi menambahkan, harusnya dilakukan terlebih dahulu pra Musda untuk menertibakan para OKP yang bisa ikut Musda, baik yang sebagai peserta pemilih maupun peserta penijau (tak punya hak pilih).
Namun lanjut Yandi, hal itu tak dilakukan. Bahkan organisasi yang jelas keberadaannya dan kaderisasinya disingkirkan dari Musda tersebut.
“Organisasi yang jelas seperti kami dari kelompok Cipayung Plus disingkirkan dari Musda, akan tetapi OKP yang diduga abal-abal dan tak pernah ada keberadaannya malah dipertahankan. Ini kan aneh, tambah kami interupsi agar dskorsing dulu supaya tertib, malah diacuhkan,” jelasnya.
Baca Juga: KNPI Dukung Investor Datang ke Pandeglang
Bahkan kata Yandi, ada dua calon yang sudah lolos administrasi. Akan tetapi, pada saat Musda secara tiba-tiba dilakukan aklamasi atau tak memberikan kesempatan kepada Dedi Rivaldi (calon).
“Pada saat pemaparan visi dan misi hanya satu calon saja (Pujiyanto). Katanya sudah aklamasi. Padahal tidak ada yang mengundurkan diri. Organisasi apa ini? Karena masih banyak OKP yang lain tidak mengetahui dengan ditetapkannya calon,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD KNPI Banten, Ali Hanafiah mengatakan, kekisruhan di Musda KNPI sudah menjadi hal yang lumrah. “Dinamika yang selalu terjadi di Musda sudah biasa, setiap organisasi juga pernah kejadian seperti itu. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak ada kerusuhan yang terjadi itu hanyalah dinamika, saya anggap pemuda sudah cerdas makanya ada dinamika,” katanya.
Menanggapi soal adanya tudingan OKP bodong, Ali menegaskan bahwa tidak ada OKP bodong pada Musda KNPI. Sebab, setiap OKP yang mengikuti Musda sudah mengantongi Surat Keputusan dari masing-masing pimpinan pusat.
“Itu tidak benar. Saya kira tidak ada OKP bodong karena semua terpusat, dari pusatnya mengeluarkan SK, terus provinsi juga mengeluarkan SK dan kabupaten juga sama. Intinya, nanti juga pemuda akan bersatu kembali. Seminggu kemudian ketua terpilih akan melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan di Pandeglang,” imbuhnya. (nipal/aditya)
