JAKARTA, SN—Pondok pesantren (Ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang unik. Ponpes tak hanya mencetak SDM berkualitas dari sisi kognitif namun juga karakter, dengan sosok kyai sebagai guru sekaligus panutan. Santrinya pun mulai dari puluhan hingga puluhan ribu. Pesantren juga dibiayai secara swadaya. Saat terjadi pandemi, posisi ponpes sangat rentan, tatanan yang sudah terbangun selama ratusan tahun bisa rusak dalam sekejap.
Hal itu mendorong DPP LDII menggelar webinar pada 10 Agustus 2020 dengan tema “Menjadi Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19”. Acara ini menghadirkan Kasubdit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Dr. H. Basnang Said. S.AG, M.Ag, Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dr. Ina Agustina Isturini, MKM. Keduanya mewakili lembaga pemerintah.
Sementara dari institusi ponpes diwakili Ketua Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama yang juga staf khusus Presiden bidang Keagamaan, KH. Abdul Ghafar Rozin dan dr. Dani Pramudya, Sp.EM, Satgas Covid-19 LDII selaku Koordinator Tim Kesehatan Ponpes Minhajurrosyidin. Webinar ini juga menghadirkan peneliti pandemi dr Griffith University Australia, dr. Dicky Budiman, M.Sc, PH. PhD (Can). Tampil sebagai moderator Redaktur Republika Online (ROL) Nashih Nasrullah.
Dalam sambutannya, Ketua DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc, mengatakan acara tersebut diikuti oleh 337 pribadi dan lembaga yang mewakili pondok pesantren, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa (PPPM), boarding school, Satgas Covid-19 LDII, serta beberapa Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Peserta tersebar di Indonesia hingga mancanegara.
“Menurut para ahli, pandemi ini belum dapat berhenti dalam waktu dekat dan menjadi keprihatinan bersama yang perlu antisipasi. Melalui seminar online ini, diharapkan narasumber bisa saling berbagi gagasan bagaimana mengelola pondok pesantren agar memiliki standar protokol kesehatan yang jelas,” ujar Chriswanto Santoso saat pembukaan acara seperti dalam rilis yang diterima Satelit News, Rabu (11/8).
Penyebaran Covid-19 juga perlu diantisipasi karena Kementerian Agama telah mengizinkan 8.085 pesantren untuk beraoperasi kembali dan menerima santri. “Sistem pendidikan pondok pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah umum, harus ada interaksi bersama antara kyai dan santri, santri dan santri, atau pembimbingnya. Karakter pondok itu yang menjadi tantangan bagi pondok menghadapi pandemi covid-19,” ujar Chriswanto.
Harapannya, webinar yang dihelat DPP LDII memunculkan langkah-langkah yang bisa diadopsi untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19, pada pondok pesantren di seluruh tanah air. Panduan-panduan yang dikemukakan oleh para narasumber agar menjadi evaluasi dan dijadikan solusi terbaik bagi pengelola pondok, pengurus, serta pembimbing santri untuk mewujudkan pondok pesantren yang sehat bagi santri.
Sejalan dengan hal itu, narasumber Basnang Said dari Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag mengatakan, meskipun sudah ada perizinan langsung dari Menteri Agama Fachrul Razi, ponpes tetap menghadapi masa adaptasi dan penyesuaian pola hidup pada masa pandemi covid-19 ini. “Untuk itu pesantren-pesantren yang terdaftar dalam data Kemenag akan memperoleh bantuan dari pemerintah sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Basnang.
Rincian bantuan tersebut yakni berupa bantuan operasional kepada pesantren, baik sebagai penyelenggara pendidikan atau sebagai satuan pendidikan, bantuan pembelajaran secara daring, insentif bagi tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan pesantren, serta dukungan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana untuk memenuhi protokol kesehatan. “Kemenag tidak bekerja sendiri, tapi juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kemensos, Kementerian Desa, dan Gugus Tugas Covid-19, serta Pemerintah Daerah,” ujar Basnang.
Peneliti Pandemi dari Griffith University, Queensland, Australia Dr. Dicky Budiman, M.Sc., PH., Ph.D (Can) menjelaskan bahwa sumber utama wabah penyakit berasal dari perilaku manusia itu sendiri, sehingga kunci utama pengendalian pandemi Covid-19 adalah juga dari perilaku. “Kita memiliki peran besar, perilaku berkontribusi 80 persen untuk mengendalikan kurva pandemi, maka program pemerintah seperti 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun menjadi kunci pengendalian pandemi. Sekali lagi, setiap kita berperan dan bisa menjadi agen perubahan,” papar Dicky.
Pada kesempatan yang sama, Ina Agustina Isturini mengatakan jumlah pesantren yang mencapai 28 ribu dengan total warga pesantren lebih dari 20 juta jiwa merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, ponpes harus mengantisipasi penyebaran wabah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dikatakan Ina, penerapan protokol kesehatan di Ponpes dilakukan dengan dasar hukum dan panduan SKB empat Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri). Saat ini, zona kuning dan hijau dapat menerapkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah. Syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan perizinan dari Pemda atau Kanwil Kemenag setempat, memenuhi semua daftar periksa berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan terakhir orang tua harus setuju penerapan pembelajaran tatap muka.
Sementara Ketua Pusat RMI Nadhlatul Ulama KH Abdul Ghoffar Rozin mengatakan, pesantren dari sisi layanan pendidikan yang cukup besar, masih menunjukkan sikap yang berbeda-beda dalam tantangan pandemi Covid-19. “Para pemegang kebijakan mengatakan bahwa yang terkena pandemi hanya dari aspek kesehatan tapi ternyata tidak hanya demikian, berimbas juga aspek pendidikan,” ujarnya.
Ia menyontohkan, ponpes yang mengalami masa vakum yang panjang menciptakan kegelisahan kolektif dari pihak terkait, termasuk tradisi pesantren. Menurutnya, para pedagang yang ada di sekitar pesantren, dan menggantungkan hidupnya pada belanja para santri mengakibatkan perekonomian di sekitar pesantren melemah.
Dari pengalaman tersebut, Gus Rozin meminta pemerintah untuk memprioritaskan belanja kesehatan. Dengan meningkatkatnya belanja kesehatan, pesantren bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait wabah Covid-19. Menurutnya pengetahuan dan praktek protokol kesehatan di tiap pesantren berbeda-beda, untuk pemerintah harus turun melakukan sosialisasi, “Tidak semua pesantren memiliki satgas untuk Covid-19, tidak semua juga bisa melaksanakan protokol kesehatan, tidak semua ponpes juga bisa melaksanakan semua hal itu karena terbatas biaya,” ujarnya.
Satgas Covid-19 DPP LDII Dani Pramudya yang hadir sebagai narasumber menegaskan, pondok pesantren perlu membuat aturan protokol kesehatan terkait pembatasan sosial antar warga pondok. Bagi santri yang telah pulang ke rumah misalnya, tidak diperkenankan kembali ke pondok sampai situasi memungkinkan atau santri tersebut memiliki surat yang menyatakan sehat dari rumah sakit ataupun Puskesmas.
Selain itu, Dani berharap agar bantuan pemerintah kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia bisa segera diupayakan, seperti alat ukur mandiri dan alat pelindung diri yang memadai dan memenuhi standar bagi petugas internal ponpes. “Standar kebersihan pesantren mutlak dilaksanakan. Jika ada yang mengatakan bahwa alat ukur panas seperti thermo gun berbahaya, dipastikan itu hoax karena alat yang digunakan sudah teruji klinis oleh badan kesehatan,” kata Dani mengakhiri. (rls/dm)
