SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk 2027 mencapai Rp240,15 triliun. Namun, angka itu masih berpeluang ditekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memberi sinyal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diefisienkan hingga di bawah Rp200 triliun.
Sinyal pemangkasan itu muncul di tengah pemaparan Kepala BGN Sudaryono mengenai rancangan anggaran lembaganya dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9). BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat pada 2027. Jumlah itu sekitar 7,52 juta orang lebih banyak dibandingkan target 64,94 juta penerima yang menjadi basis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2027.
Sebagian besar penerima berasal dari kelompok peserta didik, yang ditargetkan mencapai 60.599.777 orang. Mereka mencakup peserta didik jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB hingga santri.
Untuk kelompok peserta didik, BGN mengalokasikan Rp198,96 triliun. Anggaran itu merupakan porsi terbesar dalam fungsi pendidikan dan mencapai 82,83 persen dari total anggaran BGN.
“Yang pertama adalah fungsi pendidikan sebesar Rp198,96 triliun atau 82,83 persen, yaitu anggaran MBG untuk penerima manfaat peserta didik di satuan pendidikan, termasuk tadi, guru dan tenaga pendidikan,” kata Sudaryono.
Selain peserta didik, MBG ditargetkan menjangkau 11.865.109 penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B. Untuk kelompok ini, BGN menyiapkan anggaran Rp33,54 triliun.
Baca Juga: Polsek Serpong Tetapkan Empat Tersangka Kasus Tewasnya Dua Pelajar di Alam Sutera
“Yang kedua, fungsi kesehatan sebesar Rp33,54 triliun atau 13,92 persen, yaitu anggaran MBG untuk penerima manfaat 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya.
Dengan demikian, dua kelompok tersebut mencakup total 72.464.886 penerima manfaat yang ditargetkan BGN pada 2027.
Secara keseluruhan, dari total anggaran BGN Rp240,15 triliun, Rp232,82 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Peningkatan Gizi Nasional yang mencakup MBG. Adapun Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Selain fungsi pendidikan dan kesehatan, Rp7,69 triliun atau 3,25 persen dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, termasuk kegiatan teknis MBG dan dukungan manajemen.
Berdasarkan jenis belanja, Rp233,12 triliun atau 97,08 persen merupakan belanja barang, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp7,03 triliun atau 2,92 persen. Namun, besarnya anggaran yang disiapkan BGN belum menjadi angka final. Purbaya menilai program MBG masih memiliki ruang efisiensi yang besar, bahkan hingga di bawah Rp200 triliun.
Purbaya mengatakan anggaran MBG tahun ini semula sekitar Rp330 triliun. Setelah beberapa kali efisiensi, nilainya turun menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian Rp240 triliun.
Baca Juga: Cegah Bullying di Sekolah, Dindik Lebak Andalkan Program Pagi Menyapa
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp260-an (triliun), terus menjadi Rp240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200-an (triliun),” ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis.
Untuk 2027, Purbaya meyakini efisiensi masih dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” katanya.
Kementerian Keuangan akan ikut mengawasi pelaksanaan program. Pegawai Kemenkeu di daerah akan memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG secara bergilir.
Di tengah wacana efisiensi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG merupakan bagian dari pembangunan yang manfaatnya harus dirasakan langsung masyarakat. Dalam agenda Eastern Economic Forum (EEF) di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9), Prabowo mengatakan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui angka ekonomi, tetapi juga dari kehidupan sehari-hari, termasuk meja makan keluarga.
“Pembangunan tidak boleh hanya memberikan manfaat kepada segelintir orang. Pembangunan harus diukur dari meja makan keluarga-keluarga biasa,” kata Prabowo.
Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan MBG. “Inilah alasan Indonesia menyediakan makanan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak kita dan para ibu mereka yang sedang hamil,” ujar Prabowo. Program tersebut, kata dia, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. (rmg/xan)
