SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merosot drastis menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026. Lebih dari separuh masyarakat juga menilai Prabowo perlu melakukan reshuffle kabinet.
Temuan itu terekam dalam survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun tajam dibandingkan survei sebelumnya, dari 78 persen pada Oktober 2025 menjadi 74 persen pada Maret 2026 dan 70 persen pada Mei.
“Temuan ini harus dilihat sebagai bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah, terutama dalam memperbaiki sektor ekonomi, pelaksanaan program prioritas, penegakan hukum, dan efektivitas kinerja kabinet,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam rilis survei yang disiarkan secara daring melalui Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Meski tingkat kepuasan menurun, kepercayaan publik terhadap pemerintahan masih lebih tinggi, yakni 63,2 persen. Selisih tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki kepercayaan masyarakat, tetapi menghadapi tantangan untuk mengubahnya menjadi penilaian positif terhadap kinerja.
Sebaliknya, responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap pemerintahan mencapai 40,2 persen. Penilaian terhadap jajaran kabinet menjadi salah satu titik persoalan.
Hanya 47 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja para menteri dan pejabat pemerintahan. Rinciannya, 5,5 persen sangat puas dan 41,5 persen cukup puas. Sementara itu, 41,8 persen menyatakan kurang puas atau sangat tidak puas.
Baca Juga: Kompolnas Desak Buru Dalang Ricuh, Yusril: Jangan Terprovokasi
Temuan tersebut berjalan seiring dengan tingginya dorongan untuk melakukan perombakan kabinet. Sebanyak 51,9 persen responden menilai Prabowo perlu melakukan reshuffle, sedangkan 27,9 persen menyatakan tidak perlu.
Bidang perekonomian menjadi sektor yang paling banyak dinilai perlu dibenahi melalui reshuffle, yakni 30,8 persen. Berikutnya bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sebesar 22 persen.
“Selain kinerja substantif, komunikasi publik jajaran kabinet turut dinilai menjadi tantangan yang perlu diperhatikan,” ujar Hanta.
Persoalan ekonomi juga terlihat dari penilaian masyarakat terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 57,1 persen responden menilai kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga saat ini baik, sedangkan 34,1 persen menilainya tidak baik.
Poltracking menilai kenaikan harga kebutuhan sehari-hari berpotensi menambah beban biaya hidup apabila tidak diikuti pertumbuhan pendapatan masyarakat.
Program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran juga belum sepenuhnya mendapat penerimaan publik. Sebanyak 49,2 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp31 Triliun untuk Guru PPPK
Penilaian terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bahkan menunjukkan keraguan yang lebih besar. Sebanyak 55,6 persen responden tidak yakin program tersebut mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Poltracking, pelaksanaan program perlu memastikan penempatan sumber daya manusia dan pembangunan fisik sesuai kebutuhan serta karakter ekonomi masing-masing desa.
Di sektor hukum dan pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan juga relatif rendah. Kepuasan terhadap bidang hukum tercatat 44,8 persen, sedangkan pemberantasan korupsi 46,6 persen.
Faktor lain yang dinilai berpengaruh terhadap kepuasan publik adalah stabilitas politik, terutama efektivitas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Konsolidasi politik pemerintahan yang merangkul sebagian besar kekuatan partai dinilai dapat menciptakan stabilitas di parlemen, tetapi tetap perlu disertai mekanisme kontrol dan checks and balances yang efektif.
Survei Poltracking juga memperlihatkan persoalan lain dalam kehidupan politik nasional. Mayoritas responden merasa tidak terwakili oleh partai politik.
Sebanyak 47,2 persen responden menyatakan tidak terwakili atau kurang terwakili oleh partai politik. Rinciannya, 13,9 persen merasa tidak terwakili dan 33,3 persen kurang terwakili. Sebaliknya, hanya 29,9 persen yang merasa terwakili.
Rendahnya rasa keterwakilan dapat menghambat penyaluran aspirasi melalui saluran politik formal. Ketika aspirasi publik tidak tersalurkan melalui saluran formal parlemen, kondisi tersebut berpotensi memicu instabilitas politik.
“Ini adalah cambuk penting bagi partai politik kita untuk meningkatkan fungsi representasinya, untuk penyalur aspirasi publik,” ujar Hanta.
Survei Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau memiliki KTP. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.
Survei menjangkau 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dengan stratifikasi berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih. Margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmg/xan)
