SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Meski Pemkab Pandeglang melakukan refocusing anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, namun khusus anggaran pendidikan baik yang bersifat hibah maupun non hibah, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2020, tak terpangkas. Bahkan, nilai total anggaran yang diperuntukan operasional dan fisik, baik itu Madrasah Diniyah Takmiliyah Alawiyah (MDTA), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang totalnya sekitar Rp116.109.971.000.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, baik itu yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, anggaran untuk pendidikan masih menjadi prioritas utama walau sedang dilanda Covid-19.
“Di pendidikan ketika Covid-19 melanda, anggaran bantuan untuk pendidikan tidak mengalami perubahan. Semuanya baik untuk pembangunan maupun operasional sesuai yang direncanakan terealisasi,” kata Taufik, usai acara Kunjungan Kerja Bupati Pandeglang di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Majasari, Senin (24/8).
Namun dia tak memungkiri sebagian anggaran yang bersumber dari APBD Pandeglang ada yang kena refocusing. “Mungkin di OPD (Organisasi Prangkat Daerah) lain ada yang terpangkas, kami hanya dari APBD saja yang terpangkas,” ujarnya.
Taufik mengungkapkan, besaran anggaran yang digelontorkannya untuk operasional maupun fisik mencapai Rp116 miliar, dengan rincian hibah MDTA mencapai Rp6 milia, BOP PKBM Rp2 miliar, bantuan TIK PKBM dan SKB Rp550 juta, bantuan DAK fisik SKB Rp205 juta, BOP PAUD Rp13 miliar, DAK PAUD Rp2,2 miliar, BOS SD Rp11,3 miliar, DAK Reguler Rp17,2 miliar, DAK afirmasi Rp855 juta, BOS SMP Rp46,2 miliar, DAK reguler Rp15,9 miliar, serta DAK afirmasi Rp391 juta.
“Bantuan pendidikan yang saat ini kami kucurkan khusus yang di Kecamatan Majasari kurang lebih Rp8,5 miliar, diantaranya BOS PAUD Rp327,3 juta, sapras PAUD Rp71,6 juta, hibah MDTA Rp208,8 juta, BOS SD Rp5,2 Miliar, dan BOS SMP Rp1,2 miliar,” jelasnya.
Taufik menegaskan, semua penerima bantuan itu harus mampu memastikan perencanaannya dengan baik. Serta pelaksanaanya harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. “Tiga hal itu patut dijadikan perhatian oleh mereka (penyelenggara pendidikan),” harapnya.
Dalam pengelolan hibah dan bantuan tersebut dipastikan oleh Taufik, ada pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaan sesuai perencanaan dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Pengawasan ada konsultan dan Korwil. Untuk progresnya, langsung tanyakan kepada konsultan, apakah pekerjaan sesuai atau belum karena mereka yang melakukan pengawasan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengimbau kepada para pengelola bantuan dan dana hibah, jangan sampai melakukan penyimpangan. Dia menegaskan, anggaran yang besar itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan di Kabupaten Pandeglang.
“Pelaksana teknis memang bapak dan ibu (penyelengara pendidikan) yang melaksanakan, tapi tetap pertanggungjawaban adalah saya selaku kepala daerah. Jadi laksanakanlah sesuai aturan,” kata Irna.
Dia mengingatkan kembali agar pelaksanaan anggaran pendidikan itu memiliki perencanaan yang baik dan dipertanggungjawabkan. “Kami yakin jika dilakukan dengan baik, pekerjaan dan pertanggungjawabannya akan baik juga,” pungkasnya. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post