SATELITNEWS.ID, SERANG–Relokasi empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) terdampak tol Serang – Panimbang, yang berlokasi di Kecamatan Kragilan dan Cikeusal, berjalan alot. Hal itu dikarenakan, Pemkab Serang hingga saat ini masih mencari lahan pengganti yang tepat untuk relokasi sekolah tersebut.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Serang, Ade Ariyanto mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan lahan mana yang akan ditetapkan untuk relokasi SDN terdampak Tol Serang – Panimbang. Oleh karena itu, hari ini (kemarin) pihaknya sengaja melakukan survei lokasi untuk melihat beberapa opsi (alternatif).
“Hari ini (kemarin,red) kami turun ke lapangan, untuk bahan besok (hari ini,red) rapat dengan pelaksana, jadi tidak dipaparkan di meja saja. Melainkan harus sudah tahu kondisinya. Beberapa opsi belum disimpulkan, untuk referensi rapat kita saja,” kata Ade, saat ditemui disela-sela survei ke lokasi SDN Cipete, Kecamatan Kragilan, Selasa (20/10).
Hadir dalam survei tersebut, Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Kepala DPUPR Okeu Oktaviana, Kepala DPKPTB Irawan Noor, Kepala Dindikbud Asep Nugrahajaya, Asda III Ida Nuraida, Kepala Diskominfosatik Anas Dwisatya, Sekretaris Dindikbud Aber Nurhadi dan beberapa Kepala Bidang (Kabid).
Ade mengatakan, untuk lahan yang sebelumnya ditetapkan sebagai lokasi relokasi empat SD, sebenarnya sudah di SK-kan oleh Bupati pada tahun 2018 lalu. Namun seperti diketahui, untuk lahannya ada yang terlalu curam. Sehingga, akan menelan biaya konstruksi pengurugan yang besar.
“Sebetulnya titik awal jadi kesepakatan dan sudah tertuang di SK Bupati, tapi pas dilihat kita enggak bisa diam saja. Karena dari cost awal konstruksi saja sudah berapa meter, akses juga kurang. Saya pikir lahan disini, opsi lain masih ada yang kosong. Yang penting tidak jauh dari pemukiman,” ujarnya.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
Menurutnya, hasil survei ini semua datanya akan dihimpun untuk mencari opsi yang menguntungkan semua pihak. “Besok (hari ini,red), rapat akan memutuskan titik a atau b, tidak lama-lama habis waktu kita ini sudah Oktober. Kita target tahun 2021 sudah dipakai,” tuturnya.
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Jalan Tol Serang – Panimbang, Temmy Saputra, sebelumnya juga mengatakan, berdasarkan survey yang dilakukannya bersama dengan Pemkab Serang untuk SDN Cipete, yang beralamat di Kecamatan Kragilan kondisi tanah penggantinya adalah pesawahan. Sehingga mengandung lumpur dan tanahnya labil.
Berdasarkan hasil perhitungan menurutnya, untuk stabilisasi tanah tersebut menelan biaya Rp600 juta dan akses jalan serta pengadaan lahan hampir Rp1 Miliar. “Jadi over desain, konstruksinya akan memakan biaya besar. Saya menginformasikan kepada Pemkab selaku pemilik aset SD-nya, resiko-resikonya juga saya sampaikan,. Saya kasih masukan, saran, semoga saja bisa dipindahkan tanah penggantinya yang lebih efektif, efisien dan nyaman untuk peserta didiknya,” ungkapnya.
Kemudian untuk SDN Inpres Cikeusal juga tambahnya, tanah penggantinya berupa urugan dan tanahnya-pun jelek. Sehingga tanahnya harus dibuang atau dilakukan pondasi yang sangat besar biayanya, selain itu posisi dibelakangnya jurang dengan ketinggian sekitar 8 meter. “Jadi makan biaya,” tandasnya.
Namun untuk lahan relokasi SDN Cilayangguha, ia mengatakan, persoalan yang dihadapi yakni terkait adanya dua kepemilikan. Oleh karena itu, ia-pun menyampaikan kepada Pemkab Serang ada tiga alternatif yang bisa ditempuh.
Pertama adalah musyawarah untuk sepakat, kedua konsinyasi dan ketiga dibangun dilokasi tanah itu juga. “Tapi urusan itu milik siapa, biar yang bersengketa yang berurusan. Kalau memang disetujui, kita menyiapkan bangunannya,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Serang Panen Bawang Merah untuk Dorong Produktivitas Petani
Ditambahkannya, dari pihak BPJT juga telah mengeluarkan pernyataan akan memberikan pinjaman untuk membayar tanah dan pembangunan, jika sudah ada legalitas lahan dari Pemkab Serang melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Adapun prosesnya bisa dilakukan sambil berjalan.
“Jadi istilahnya SD sudah jadi, sudah berdiri, sudah bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, proses pengadaan terus berjalan. Diberi pinjaman dulu oleh BPJT, bayar duluan, nanti hitungannya belakangan selisihnya berapa, gampang,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
