SATELITNEWS.ID, SERANG–Anggota Komisi III DPRD Banten, Indah Rusmiati menyatakan keraguannya terhadap jajaran personel di BGD dalam proses percepatan penyehatan Bank Banten (BB). “BGD ini tidak memahami kebatinan masyarakat. Sepertinya tidak berupaya dalam perbaikan BB. Anehnya lagi BGD beberapa waktu sebelumnya rapat dengan baik menyatakan mendukung BB. Tapi anehnya, kenapa berubah dan menyatakan pesimistisnya, sehingga muncul trend negatif kepada masyarakat dan investor,” ungkap Indah, Minggu (8/11).
Harusnya kata Indah, BGD memberikan pernyataan kepada public dengan baik. Maka nilai positif timbul, dan BB semakin kuat, dan kepercayaan investor bertambah banyak. “BGD ini meragukan Mendagri dan pihak lain-lain yang sudah memberikan dukungan penyehatan BB. BGD kemarin membuat investor bisa tidak percaya ke BB dan pemprov. Terus saya tanya ke BGD. Apakah BGD bisa mencarikan solusinya. Jalan keluar terbaik untuk BB. Dan mencari investor yang serius dan siap,” terangnya.
Atas sikap BGD, DPRD berharap ada perubahan dalam struktur di BGD. “Saya melihat, personel di BGD tidak paham dengan tupoksinya. Kalau memang tidak bisa menahkodai BGD, lebih baik mundur aja,” ujarnya.
Komisaris PT BGD, Razid Chaniago dihubungi melaui telpon genggamnya mengungkapkan, pihaknya sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Apa yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan berlaku.
“Kami, tentunya sudah menjalankan tugas sebaik mungkin. Adapun dengan perhitungan kami, bahwa tambahan modal Rp1,551 triliun yang sudah ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2020 tentang Penambahan Modal ke BB itu, uangnya masih di Pemprov Banten, belum masuk ke BGD,” terangnya.
Dikatakan Razid, selama menjalankan tugasnya BGD selakau pemegang saham pengendali (PSP) sejalan dengan Pemprov Banten, dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) selaku pemegang saham pengendali terakhir (PSPT).
Baca Juga: Singgung Bank Banten, Wabup Lebak Minta Gaji PNS Lewat Kopdes Dikaji Ulang
“Kita sejalan dengan pemprov, dan selalu berkoordinasi dalam semua hal. Termasuk soal BB,” ujarnya.
Adapun terkait dengan laporan managemen BB kepada PT BGD, Razid mengakui hanya secara umum saja. “Seperti sekarang ini, kata pengurus BB ada investor dari Timur Tengah, Malaysia, kita belum tahu seperti apa. Kami belum meyakini ada investor. Karena BB menyampaikan ada investor-investor itu berulang kami. Dan BGD tentunya, mengacu pada tambahan modal Rp1,551 triliun, sedangkan kredit macetnya (warisan Bank Pundi) Rp1,6 triliun. Jadi masih minus. Seperti yang disampaikan Pak Entis (Direktur BGD) pada RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi III, 55 persen BB bisa sehat,” terangnya.
Razid juga menegaskan, selama ini pengurus BB belum menyampaikan dokumen-dokumen apa saja yang diminta oleh OJK dalam rangka penyehatan bank tersebut, seperti, permodalan , likuiditas, penyelesaian kredit macet dan tata kelola management.
“Jadi ini merupakan satu kesatuan dari 4 aspek itu yang harus diselesaikan, sedangkan untuk konversi kas daerah BGD sudah bersurat kepada Pemprov Banten pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Dan kita juga sudah sampaikan kalau kita minta relaksasi terhadap kredit macet eks pundi (Bank Pundi). Ini kita sampaikan rapat kerja dengan komisi III,” paparnya.
Sementara, Gubernur Banten WH mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota menanam sahamnya di Bank Banten termasuk menyimpan Kas Umum Daerah (Kasda) masing-masing Kabupaten/Kota di BB.
Untuk diketahui, sejak Bank Banten berdiri belum ada pemerintah daerah tingkat kabupaten kota yang menyimpan Kasda di Bank Banten. Pemerintah kabupaten kota di Banten masih memilih Bank Jabar Banten (BJB). Mereka mengaku belum ada jaminan bahwa Bank Banten aman untuk menyimpan uang APBD.
Baca Juga: Resmikan Gedung Baru Bank Banten Pandeglang, Dimyati: Ekonomi Daerah Akan Tumbuh
“Saya minta dukungan DPRD, kemarin atas saran dari OJK, dari pemerintah, Menko Maritim. Kota/kabupaten diharapkan bisa membeli saham atau menyimpan uangnya di Bank Banten,” ujar WH.
Soal BB dalam berbagai kesempatan, pemprov mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seperti diantaranya OJK dan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinatoor Maritim dan Investasi. Menurutnya, bank plat merah itu kini sudah menunjukkan banyak perkembangan positif. Namun kendati demikian, menurutnya terkait status yang menyatakan Bank Banten sudah sehat atau tidak sehat merupakan ranah OJK.
“Sekarang sudah mulai nampak tanda-tanda sehatnya,” imbuhnya. (rus/bnn)
