SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan permakanan anak yatim dan panti asuhan serta graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dalam rangka menyambut peringatan HUT Kota Tangerang ke 28 mendatang.
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut mengharapkan agar masyarakat dapat turut serta dalam membantu anak – anak yatim yang tidak mampu di Kota Tangerang.
“Bantuan diberikan bagi anak yatim, baik yang tinggal di panti maupun yang tinggal di lingkungan,” terang Arief dalam acara yang berlangsung di Yayasan Insan Mandiri, Kelurahan Paninggilan, Ciledug, Selasa (09/02).
Selain pemberian bantuan bagi anak yatim, dalam kesempatan tersebut juga diberikan sertifikat bagi masyarakat yang telah graduasi dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). “Sebagian ada yang graduasi secara mandiri dari PKH,” jelas Walikota.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menambahkan, acara pemberian bantuan bagi anak yatim dilakukan secara serentak di 13 kecamatan se-Kota Tangerang kepada sebanyak 1.300 yatim baik yang tinggal di panti maupun di lingkungan masyarakat dan diberikan dalam empat tahapan.
“551 anak yatim yang tinggal di panti dan 749 anak yatim di lingkungan masyarakat,” jabar Suli. Terkait graduasi PKH, lanjut Kadinsos, selama tahun 2020 terdapat sebanyak 552 keluarga penerima manfaat yang telah keluar dari Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH diharapkan menjadi solusi terhadap penurunan angka kemiskinan,” tukas Kadinsos.
Baca Juga: Muhibbin Bantu Neng Marni, Berikan Peralatan Sekolah Hingga Alat Transportasi
Warga Terdampak JORR II Dapat BST
Sementara terkait warga terdampak JORR II di Kecamatan Benda juga disebut bakal mendapat bantuan sembako di setiap kepala keluarga. Suli mengatakan, bantuan tersebut direalisasikan setalah mendapat masukan dari DPRD.
Saat ini, pihaknya baru menyalurkan 25 paket sembako bagi warga Kampung Baru, Jurumudi terdampak proyek JORR II ruas jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran.
“Sebetulnya tidak ada bantuan untuk korban penggusuran karena itu bukan bencana itu anggaran setelah kita menerima masukan (dari DPRD),” ujarnya. Mantan Camat Benda dan Karawaci ini sempat bimbang saat memutuskan untuk menganggarkan bantuan bagi korban gusuran.
Pasalnya mereka tak termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sementara, untuk penyaluran bantuan tersebut Dinsos berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). “Di PMKS itu ada 26 jenisnya nah dari jenisnya korban gusuran tidak masuk. Sebetulnya itu bukan ranahnya Dinsos. Bisa diselipkanlah. Ada kode bantuan sosial saja jadi bisa masuk,” ujarnya.
Bantuan seperti ini kata Suli akan tetap disalurkan bila suatu saat ada penggusuran lagi. Meskipun ranahnya berbeda. “Artinya kan hanya paket sembako kayak orang terkena Covid-19. Itu mah sekali saja, kalau kebanjiran bisa terus-terusan,” kata Suli. (irfan/made)
Baca Juga: Bukber dan Padel: Sore Santai Arief Wismansyah Bersama Wartawan Tangerang
