SATELITNEWS.ID, SERANG–Proses penanggulangan bencana hingga rencana pemutakhiran data kemiskinan, menjadi dua fokus materi bahasan dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI, ke Pendopo Bupati Serang, Senin (15/2).
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, kunker digelar dalam rangka menggali berbagai informasi, khususnya tentang penanganan pandemi Covid-19. “Kami ingin memastikan kondisi di tengah pandemi, juga penanganan bencana alam maupun non alam. Ingin melihat langsung, bagaimana penanganan di Kabupaten Serang,” kata Yandri, di Pendopo Bupati Serang.
Ia juga, menghimpun data dan informasi terkait pembelajaran di tingkat madrasah dan Pondok Pesantren (Ponpes), selama pandemi. Karena, proses pembelajaran di sekolah umum maupun madrasah belum dibuka, menunggu izin dari pemerintah.
“Namun ada beberapa Pondok Pesantren, yang membuka proses belajar mengajar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu artinya, ada proses belajar mengajar tatap muka (sudah berjalan,red). Kami minta terus diawasi secara ketat,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Pemkab Serang, dalam proses penanggulangan bencana, dengan tingkat responsif yang tinggi. “Kalau di Kabupaten Serang, proses penanggulangan bencana sudah bagus. Hingga ada kampung siaga bencana. Tapi kami mohon, tetap ditingkatkan kewaspadaannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data kemiskinan diseluruh Indonesia. Anggarannya sudah disiapkan, mencapai Rp 1,3 Triliun. Pemutakhiran dilakukan, sebagai momentum untuk melakukan perubahan data penerima bantuan (Bantuan sosial) dari pemerintah.
Baca Juga: Gus Kikin Serukan NU Membumi dan Sentuh Rakyat Kecil, Prabowo Ingin Entaskan Kemiskinan
“Selama ini, kemauan dan semangat merubah data tidak ada. Di pusat dan daerah tidak ada anggaran. Padahal saat ini, setiap bantuan ujungnya data. Sehingga saat pandemi ini, momentum kita untuk perbaikan data. Jika data baik, apa-pun program yang kita gulirkan, akan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang dan Komisi VIII DPR RI saling memberikan masukan, terkait program keagamaan dan sosial, terutama tentang pendataan kemiskinan. “Pemerintah sudah membuka ruang, meminta masukan Kepala Desa (Kades) untuk memperbaiki data,” ungkap Tatu.
Pemkab Serang mendukung proses pemutakhiran data kemiskinan. Dalam prosesnya, harus melibatkan Kades hingga ke tingkat RT/RW. Bukan hanya itu, perlu melibatkan Babinsa dan Babinkambtibnas, selaku aparatur TNI-Polri.
“Agar pendataan ini objektif,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
