SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, BPBD Provinsi Banten dan European Union Civil Protection and Humanitarian Aid, menggelar Konsultasi Publik Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) di Oproom Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Rabu (17/2). Kegiatan ini dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai bencana alam di Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan RPKB itu juga diikuti oleh unsur TNI, Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang, serta unsur vertikal lainnya sebagai pemangku kepentingan terkait penanggulangan kedaruratan bencana baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika menyatakan, dalam rangka menghadapi potensi dan kompleksitas bencana, tentu saja diperlukan suatu rencana penanggulangan bencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Maka dari itu kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang perlu merumuskan dan menetapkan RPKB sebagai pedoman umum, dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang.
“Intinya adalah digelarnya konsultasi publik ini bertujuan untuk membangun kesiapan Pemda Pandeglang dalam menanggulangi bencana secara cepat, tepat dan terpadu,” kata Rahmat.
Dalam penangulangan bencana, pihaknya juga telah melibatkan TNI, Polri dan lain sebagainya. Hal itu agar jika suatu saat terjadi bencana, seperti bencana banjir, longsor dan lainnya, yang semua pihak terlibat.
“Kami sampaikan di sini, bahwa semua stakholder ikut terlibat dalam penanggulangan bencana. Dimana saat ini menjelang Renstra setiap OPD masing-masing memasukan kegiatan yang harus dilakukan, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai bencana,” ujarnya.
Baca Juga: ALVAboard Rekosistem Perkuat Ekosistem Sirkular, Dorong Industri Hijau di Asia Tenggara
Kedepannya tegas dia, semua tugas dapat tertata dengan baik sesuai domainnya. “Nanti kami bagi-bagi tugas dalam hal ini siapa yang menyiapkan logistik. Kemudian jika ada infrastruktur yang rusak akibat bencana, nanti siapa yang menangani, jadi semuanya lebih terstruktur,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto menambahkan, dalam upaya penanggulangan bencana, pihaknya terus meningkatkan koordinasi secara intens dengan berbagai stakholder terkait. Bahkan sedang menggelar pelatihan bagi para anggota dan tahun ini akan membentuk Desa Tangguh Bencana.
“Dengan adanya konsultasi publik RPKB, kami berharap adanya dokumen yang komprehensif yang menjadi pedoman untuk penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana,” harapnya. (nipal/aditya)
