SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Tenaga kerja honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang, mengeluhkan lambatnya penerbitan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Seorang anggota FHK2I Kabupaten Tangerang, sekaligus salah satu guru honorer, Iman mengungkapkan, sedikitnya ada empat poin yang dikeluhkan para tenaga honorer. Diantaranya, penerbitan SK P3K, pencairan BOP, Bosreg, dan BPJS.
Kata Iman, SK PPPK sudah dua tahun lamanya dinanti penerbitannya dari pemerintah kepada tenaga honorer. Lalu dana BOP sudah tiga bulan belum dicairkan. Kata dia, dulu BOP dinamakan insentif yang tergantung dari masa kerja, yakni 0-5 tahun sebesar Rp1 Juta, 5-10 tahun Rp1,3 juta, 10-15 Rp1,6 juta, dan masa kerja lebih 15 tahun menerima Rp2 juta.
Selain itu, ada juga dana Bosreg yang belum dicairkan. Lanjut Iman, para tenaga honorer juga meminta kepada pemerintah agar diperhatikan jaminan kesehatannya. Dengan dibuatkan dan dibiayai dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, kesehatan anak dan istri merupakan tanggungannya.
“SK P3K kurang lebih sudah dua tahun, BOP dan Bosreg atau BOS Reguler sudah tiga bulan belum dicairkan, dan BPJS Kesehatan belum ada,” kata Iman kepada Satelit News, Selasa (16/3).
Tak hanya itu, kata Iman, para guru honorer ini juga menginginkan adanya peningkatan atau standar minimum gaji yang diterima. Pasalnya, selama ini di sekolah-sekolah itu ada yang 1 jamnya Rp20 ribu, ada yang 1 jamnya Rp40 ribu. Pihaknya berharap kesejahteraan para tenaga honorer disamakan dengan wilayah Kota Tangsel.
Baca Juga: Rekomendasi DPRD Kabupaten Tangerang: Tagih Piutang Pajak hingga Tambah Ruang Kelas
Menurut Iman, saat ini masih ada sekitar 8.000 guru honor di Kabupaten Tangerang yang belum terakomodir, baik untuk P3K mau pun CPNS. “Kita mengerti pembenahan di Kabupaten Tangerang sangat luar biasa, tapi paling tidak dari APBD Kabupaten itu ada prioritas untuk guru honorer. Selama ini belum ada kepastian, apakah kami akan diikutkan P3K atau formasi ASN,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani menuturkan, pihaknya sudah mendorong Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, agar dana BOP bagi guru honorer bisa segera diproses.
BeritaTerbaru
“Ya harapannya bisa direalisasikan dengan cepat, sehingga bisa menjawab kesedihan kawan-kawan honorer,” kata Deden.
Politisi dari partai PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, untuk melakukan pembenahan administrasi terkait dana BOS Reguler yang ternyata masih banyak masalah.
“Terkait dana BOS Reguler ternyata permasalahannya masih banyak di sekolahan. Terutama tentang keterlambatan penyusunan BOS-nya sendiri. Tapi hari ini Dinas Pendidikan sudah mulai jalan ke Gugus III, agar dana BOS reguler ini juga bisa segera terealisasi,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Saifullah mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan pembenahan terkait standar, dimana guru dan dosen wajib Sarjana atau Strata 1 (S1). Sementara saat ini di Kabupaten Tangerang, ada 429 tenaga honor yang belum S1. Dia juga menegaskan, bahwa dalam waktu dekat anggaran BOP dan Bosreg bisa segera dicairkan.
Baca Juga: DPRD Dorong Pemkab Tangerang Perkuat Pendampingan Hukum dan Psikologis Korban Kekerasan Seksual
“Kini sudah selesai verifikasi dan validasinya. Insha Allah minggu-minggu ini akan didorong dari BPKAD pada semua No.Rek Tendik. Jika sudah sesuai dengan aturan semua nya,” pungkasnya. (alfian/aditya)
