SATELITNEWS.ID, SERANG–Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang, Ade Hadi Sukalta menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diikuti oleh incumbent, berpotensi rawan konflik. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya.
“Kita sedang membuat pemetaan. Desa-desa yang rawan, sedang kita buat pemetannya. Dasarnya tahun sebelumnya, terutama desa yang punya incumbent, harus diantisipasi,” kata Ade, Kamis (18/3).
Menurut Ade, biasanya jika incumbent mencalonkan kembali di Pilkades, selalu ada gejolak. Namun pihaknya akan melakukan pencegahan, dengan memberikan pengertian kepada masyarakat agar jangan sampai ada provokator masuk.
“Biasanya, konflik yang terjadi terkait hasil perolehan suara. Terutama desa yang perbatasan, bisa saja kan dengan batas yang tidak jelas ke tarik (suaranya). Karena desanya lebih dekat ke sini, namum penduduknya (mencoblosnya) malah ke sana (desa lain). Jadi itu harus diantisipasi,” tambahnya.
Ia pun meminta kepada para calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkades, agar tidak berlebihan dengan mengeluarkan masa dalam jumlah banyak, khususnya untuk kampanye. Apalagi, sampai saat ini situasi pandemi Covid-19 belum berakhir.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Entus Mahmud Sahiri mengatakan, yang akan melaksanakan Pilkades ada sebanyak 144 Desa. Menurutnya, setiap warga negara dibolehkan untuk menyalonkan diri menjadi Kepala Desa.
Baca Juga: Delapan Desa di Lebak Gelar Pemilihan PAW Kades
“Nah bagi PNS, tentunya ada aturan sendiri. Nanti ketika dia mau mendaftarkan, harus izin dari atasannya. Kalau dia terpilih, harus cuti diluar tanggungan negara, termasuk untuk Sekdes yang statusnya PNS, itu dimungkinkan,” ungkap Entus.
Terkait kerawanan konflik saat pelaksanaan Pilkades, Entus mengaku Pilkades ini lebih pelik dibanding Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena menyangkut figur atau tokoh lokal (di desa setempat). Oleh karena itu, untuk menghadapi kerawanan konflik horizontal yang ada di desa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri dan TNI, termasuk para camat.
“Kita menghendaki pesta demokrasi di tingkat desa ini, berjalan dengan demokratis tanpa ada konflik atau keributan. Kita juga mengimbau kepada seluruh bakal calon, keluarganya juga kita imbau, jangan jadikan Pilkades ini ajang permusuhan,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
