SATELITNEWS.ID, LEBAK–Pj Sekda Lebak Virgojanti mengatakan, penguatan reformasi harus terus dilakukan guna menciptakan pemahaman yang merata. Dengan harapan setiap program yang dicanangkan Pemkab Lebak bisa terealisasi dengan baik.
Hal tersebut diungkapkannya, di sela kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun Anggaran 2021, secara daring melalui platform zoom meeting di Lebak Data Centre, Kamis (25/03)
Menurutnya, dalam rangka penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 / 2018 tentang penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu adanya penguatan agar OPD memahaminya.
“Kegiatan juga dimaksudkan dapat memberikan penguatan kapasitas yang menyeluruh tentang Reformasi Birokrasi sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak,” kata Virgojanti, kemarin.
Virgojanti juga menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang merata tentang reformasi birokrasi melalui Implementasi SAKIP lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dan tersusunnya peta proses bisnis sebagai salah satu komponen Reformasi Birokrasi pada area penataan tatalaksana masing-masing perangkat daerah.
“Langkah-langkah ini, kita terus lakukan agar pembangunan di Lebak bisa terus membaik,” imbuhnya.
Baca Juga: Semua Pejabat Pemkab Pandeglang Berpeluang Gantikan Fahmi
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Ronald Andreas Annas mengungkapkan, ada tiga fokus kebijakan SAKIP 2020-2024 yaitu, kualitas, integrasi, dan hasil Implementasi. “Para Kepala OPD agar bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang disusun agar sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
“SAKIP merupakan alat bantu yang digunakan Kementerian PAN-RB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggung jawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang digunakan,” Ronald menambahkan.(mulyana/made)
