SATELITNEWS.ID, SERANG–Perumda Tirta Albantani Kabupaten Serang, terancam tidak dapat melaksanakan program dari Pemerintah Pusat yaitu pemasangan 2000 sambungan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena Pemkab Serang tidak mempunyai dana talangan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Direktur Utama Perumda Tirta Albantani Kabupaten Serang, Wahyu Prihantono mengatakan, program sambungan rumah bagi MBR ini merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, yang mempersyaratkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus memberikan dana pinjaman, atau talangan sebesar sambungan yang akan diberikan.
“Kami kemarin sudah meminta ke Pemkab Serang, lewat BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kira-kira Rp 6 Miliar. Karena kita akan bangun 2000 sambungan rumah, satunya (sambungan rumah) nilainya Rp 3 juta,” kata Wahyu, saat ditemui usai menggelar rapat dengan Anggota DPRD Kabupaten Serang, Kamis (25/3).
Namun katanya, setelah dilakukan pembahasan, ternyata APBD Kabupaten Serang tidak kuat untuk memberikan dana talangan. Oleh karena itu ia-pun mengaku, akan berkirim surat ke Pemerintah Pusat terkait jatah 2000 yang akan diberikan ke Perumda Tirta Albantani, batal dilaksanakan.
“Sayang sekali. Pemda kan hanya menalangi dulu. Nanti kami kerjakan, kemudian nanti Pemerintah Pusat akan melihat. Begitu sudah selesai pengerjaannya, saya meminta bayaran ke pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan (Depkeu). Walaupun yang meminta ke Pemerintah Pusat PDAM, nanti uangnya tetap masuk ke kas daerah,” tambahnya.
Sementara, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, Agus Wahyudiono berharap, dua bulan atau tiga bulan kedepan ada dana masuk dari pendapatan daerah. Sehingga, program MBR dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan.
Baca Juga: Pemprov Banten Akui Kesulitan Menambah PAD, Dimyati: Sumber Keuangan Terbesar dari Pajak
“Kita nanti akan bantu dorong, mungkin bisa menggunakan dana talangan pinjam ke BUMD, ke BPJB atau ke BPR,” imbuhnya.
Menurutnya, jika program tersebut batal dilaksanakan resikonya cukup besar. Artinya, selain peningkatan pelayanan air bersih bagi pelanggan terhambat, juga menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang.
“Ini harus diperjuangkan, InsyaAllah banyak solusi untuk menanggulanginya, asal ada kebersamaan dalam memutuskannya,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
