SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Untuk memudahkan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dalam membuat laporan pengadaan barang dan jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pandeglang memfasilitasinya dengan aplikasi SIM (Sitem Informasi Manajeman) PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan e-Pengadaan.
Aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan itu telah disosialisasikan pihak ULP, kepada para operator pengadaan barang dan jasa di tiap-tiap OPD di Aula Sekertariat Daerah (Setda) Pandeglang, Kamis (10/6).
Kepala ULP Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan, sosialisasi aplikasi SIM PBJ dan e-Pengadaan bertujuan untuk mempermudah membuat laporan pengadaan barang dan jasa disetiap OPD.
“Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya untuk membuat pelaporan pengadaan selalu menggunakan sistem manual, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan,” kata Roni, Kamis (10/6).
Lanjut Roni, untuk mengantisipasi keterlambatan laporan tentang pengadaan barang dan jasa, pihaknya berinovasi membuat sistem yang dikemas dalam aplikasi. “Makanya kami menggelar sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para operator bagaimana tata cara penggunaanya,” ujarnya.
Roni mengklaim, dengan sistem aplikasi itu tidak usah repot-repot lagi merekap laporan pengadaan kepada pimpinan. “Kita tinggal menginstruksikan langsung dari aplikasi tersebut, jadi membuat laporan pengadaan lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan, serta bisa diakses langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga: Aplikasi Pandi Cekat dan Doa Adik Tingkatkan PAD serta Pelayanan Publik di Pandeglang
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin menyambut baik dengan adanya aplikasi pelaporan pengadaan berbasis teknologi tersebut.
“Untuk menyajikan laporan pengadaan yang akuntabel tentu dibutuhkan transparansi. Maka dari itu, dengan menggunakan sistem aplikasi itu, laporan pengadaan barang dan jasa di setiap OPD dapat disajikan secara transparan dan berkualitas,” katanya.
BeritaTerbaru
Pery menambahkan, setiap pengadaan barang dan jasa, baik anggaran maupun laporan harus bisa dipertanggung jawabkan. “Yang paling penting adalah pengadaan barang, dan jasa itu harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (nipal/aditya)
