SATELITNEWS.ID,PANDEGLANG—Dari total 1,29 juta jiwa penduduk Kabupaten Pandeglang, sekitar 1,01 juta jiwa atau 78,5 persen sudah memiliki atau menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan 331.975 jiwa lainnya tak memiliki atau ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Hal itu terungkap saat Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pihak BPJS Kesehatan tentang optimalisasi program JKN-KIS di halaman Pendopo Bupati Pandeglang, Jumat (18/6/2021).
Dalam kegiatan itu, salah satu upaya yang telah dilakukan Pemda Pandeglang adalah penyandingan data kependudukan dengan data kepesertaan JKN BPJS Kesehatan. Dari penyandingan data itu, diketahui ada sebanyak 331.975 penduduk yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Pandeglang belum menjadi peserta JKN atau tak punya JKN.
“Dari jumlah itu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kurang lebih 143.000 jiwa, sisanya ada yang mandiri karena ekonominya mampu atau masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan swasta,” kata Irna, Jumat (18/6/2021).
Bupati yang menjabat dua periode ini, menyarankan bagi masyarakat yang mampu bisa mensukseskan program nasional JKN untuk meningkatkan derajat kesehatan di Pandeglang.
“Dunia swasta yang memperkerjakan masyarakat kami, harus memperhatikan jaminan kesehatannya. untuk warga miskin tanggungjawab kami dan akan terus kami sasar,” tegasnya.
BeritaTerbaru
Sebetulnya kepesertaan JKN untuk masyarakat Pandeglang menurutnya, pernah mencapai angka 90 persen. Namun kata Irna, karena tidak sinkron dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) akhirnya tidak terdata.
“Makanya kami duduk bareng dengan pihak BPJS Kesehatan dan seluru OPD (Organisasi Prangkat Daerah) terkait, untuk memadukan database agar semuanya terdata secara akurat,” harapannya.
Dengan adanya aturan bahwa perangkat desa harus masuk kepesertaan BPJS, Pemda Pandeglang tengah mengalokasikan anggaran kurang lebih 4,7 Miliar.
“Insya Allah kedepan kepesertaan BPJS di Pandeglang akan mencapai angka 90 persen, karena dari total penduduk sudah ada segmentasinya baik tanggungjawab pusat, Provinsi dan Kabupaten,” ujarnya.
Bahkan dijelaskan ibu tiga anak ini, yang diakomodir oleh Pemerintah Pusat kurang lebih 600.000 jiwa dan Provinsi Banten 90.000 jiwa. “Kami dari Kabupaten baru 46.000, dengan penambahan 4,7 miliar, jadi bisa menginjak 50.000,” tandasnya.
Kepala BJS Kesehatan Serang, Dasrial membenarkan dari 331.975 jiwa warga Kabupaten Pandeglang yang belum masuk kepesertaan JKN-KIS tidak semuanya menjadi tanggung jawab Pemda Pandeglang
“Segmennya bermacam-macam, jika mereka mampu tentu mandiri, dan jika mereka karyawan swasta tentu dibiyai oleh perusahaannya,” katanya.
Saat ini pihaknya lanjut dia, sudah MOU dengan Pemda Pandeglang melalui Dinas Kependudukan untuk mendata warga yang belum masuk kepesertaan JKN.
“Kami sudah punya by name by addres, jika memang masuk kedalam tanggungjawab Pemda, tentu akan menyesuaikan dengan perencanaan keuangan dan kebijakan kesehatannya,” pungkasnya. (nipal/gatot)
