SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Adanya desas desus pemangkasan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 15 Miliar dari total Rp 40 Miliar, membuat Pemkab Pandeglang “galau”.
Jika benar ada pemangkasan, kondisi keuangan Pemkab Pandeglang dipastikan tak mampu untuk menanggulanginya. Sedangkan saat ini, semua lelang proyek pembangunan infrastruktur yang anggarannya dari Bankeu, dan dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, sudah selesai dilelangkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Iis Iskandar menyatakan, secara resmi dari Pemprov Banten belum ada kabar soal pemangkasan Bankeu untuk Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu ia mengaku, belum bisa memastikannya.
“Kami belum menerima surat resmi dari Gubernur Banten. Mungkin isu diluar ada pemotongan, saya belum bisa memastikan. Kalau benar ada pemotongan, kami harus ada dasar. Dasarnya adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur,” kata Iskandar, usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang, Kamis (23/9/2021).
Katanya, sejauh ini pihaknya masih berpatokan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ada, soal pengalokasian Bankeu. “Dasar kami mendapat Bankeu itu, SK Gubernur sebesar Rp 40 Miliar. Misalkan ada pengurangan, tentu saja harus ada alas (SK Gubernur,red) lagi,” tambahnya.
Kalau pemangkasan itu terjadi menurutnya, nanti bakal diambil keputusan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pandeglang dengan Banggar DPRD Pandeglang.
Baca Juga: Kunjungi DPRD Banten, Kapolda Berkomitmen Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi
Keputusan itu ada dua pilihan, antara proyek yang sudah selesai dilelangkan dihentikan, atau dibebankan ke APBD Pandeglang.
“Kalau menjadi tanggungjawab daerah, otomatis kita tinggal berhitung saja mampu tidak untuk menanggung beban yang sudah terkontrak itu (15 proyek pembangunan infrastruktur,red),” ujarnya.
BeritaTerbaru
Sanggup tidak sanggup, Pemkab Pandeglang harus sanggup. Namun jika melihat kondisi anggaran yang ada di Kas Daerah (Kasda), sangat berat untuk menanggungnya.
“Jujur, berat. Bukan masalah mampu atau tidaknya, tapi berat. Karena faktornya pendapatan kita berkurang, ditengah kondisi sedang Covid-19. Jadi kantung-kantung pundi pendapatan, yang bisa kita harapkan saat ini untuk menyuplai pembangunan, otomatis berkurang,” imbuhnya. (nipal)
