SATELITNEWS.ID, SERANG–Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, keberatan adanya pemangkasan dana reses yang dialihkan untuk penanganan pencegahan Covid – 19. Hal itu dikarenakan, reses tersebut dinilai kegiatan yang bersentuhan langsung dan untuk masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya tidak menolak adanya pengalihan anggaran sebesar Rp 5 Miliar untuk penanganan pencegahan Covid 19. Namun pihaknya menginginkan, agar ada pembahasan per item kegiatan yang dipotong.
“Bukan menolak, mitra kerja kita itu Setwan. Dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dulu kan dengan Komisi 1. Jadi jangan serta merta, langsung global misalkan ini yang dialihkan segala macam, dibahas per item. Makanya kenapa saya butuh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), misalkan nih yang enggak bisa dilaksanakan dewan, enggak perlu Kunker pake pesawat tiketing, terus misalkan perjalanan keluar negeri, enggak usah yang gitu-gitu, itu maksudnya. Bukan serta merta kita setuju atau enggak setuju, kebutuhannya berapa ? Rp 5 Miliar, jadi kita cari. Kita tanya ke Setwan dan bagian-bagiannya,” kata Zaenal, Jumat (27/3).
Karena mereka lebih tahu, mana kira-kira kegiatan yang enggak bisa dilaksanakan. “Kan kalau mereka yang ngasih tahu ke kita, lebih enak. Seperti HUT Kabupaten ada sekian, enggak dilaksanakan. Karena enggak mungkin ada pameran, kemudian MTQ kita sepakat (tidak dilaksanakan), contoh pembahasan Raperda menggunakan tiket dan sewa bus Rp 1,4 Miliar, rapat AKD Rp 1,2 Miliar, dari situ saja. Enggak perlu ngorbanin kegiatan reses,” tambahnya.
Menurutnya, reses tersebut merupakan kegiatan untuk masyarakat. Terkait kegiatan reses ini, pihaknya-pun berinisiatif tak menggunakan tenda dan kursi seperti yang biasa dilakukan. Melainkan biaya tenda dan kursi tersebut, dibelikan masker untuk masyarakat.
“Konstituen saya cari masker susah, saya saja cari makser enggak dapet. Terus hand sanitizer juga, dikasih dari biaya tenda dan kursi. Kemudian disinfektan kita sediain, kan sama tujuannya,” ujarnya.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
Kemudian kegiatan lainnya adalah, terkait Medical Check Up (MCU) tambahnya, kegiatan tersebut bisa dialihkan dengan pemeriksaan Covid-19 dengan biaya yang cukup murah, hanya sekitar Rp 800 ribu dikali 50 orang. Sedangkan MCU, biayanya bisa menelan anggaran Rp 3 sampai Rp 4 juta per orang.
“Kemudian disini, Kunker Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah, menggunakan tiket Rp 700 juta. Dari tiket saja sudah Rp 3 Miliar, kita harus sadar bahwa tahun ini enggak usah Kunker pake tiket, cukup dalam Provinsi Jawa Barat. Kemudian mungkin Jawa Tengah agak sedikit, pake mobil bisa dan Lampung,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Serang memangkas anggaran kegiatan reses, kunjungan kerja dan medical check up sebesar Rp 5 Miliar, dialihkan untuk anggaran penanganan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut, diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD Kabupaten Serang, yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi, serta pimpinan Fraksi.
Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, pihaknya prihatin dan merasa bertanggungjawab dengan semakin meluasnya penularan Virus Corona. “Kita punya kewajiban untuk penanganan wabah Covid-19. Makanya kemudian, kita menyisir anggaran-anggaran yang bisa digunakan dulu untuk kegiatan penanganan Corona ini. Dari penyisiran itu, kita sudah mendapatkan anggaran diangka Rp 5 Miliar. Plus minusnya nanti riilnya,” tuturnya. (sidik/mardiana)
