SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Pemkab Pandeglang Kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2022. Itu berarti, dari periode pertama Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban memimpin Pandeglang hingga kini di periode kedua, Pemkab Pandeglang selalu meraih opini WTP alias enam kali berturut-turut.
Penyerahan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Banten itu langsung diterima oleh Bupati Pandeglang, bersama Wakil Bupati dan Ketua DPRD Pandeglang di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (25/5/2022).
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, selama ia menjabat bersama Tanto selalu memberikan arahan kepada seluruh jajarannya di Pemda Pandeglang agar kerja maksimal dan transparan. Hal itu terbukti, saat ini Pemkab Pandeglang kembali meraih WTP.
“Pemda Pandeglang selalu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan Alhamdulillah tahun 2021 kami kembali meraih WTP,” kata Bupati Irna seraya bersyukur usai menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Banten, Rabu (25/5/2022).
Ia mengungkapkan, capaian yang diraih Pemda Pandeglang saat ini hingga tercatat enam kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Pandeglang. “Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan, maka dari itu pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ujarnya.
Menurut wanita berkerudung yang menjabat Bupati Pandeglang dua periode ini, WTP bukan prestasi, akan tetapi sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. “Opini WTP ini wajib hukumnya karena sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel,” tandasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengaku, sangat apresiasi atas hasil opini WTP yang diterima oleh Pemda Pandeglang dari BPK-RI Perwakilan Banten. “Pemda Pandeglang mendapatkan opini WTP sudah yang keanam kalinya. Ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik serta memenuhi standar akuntasi pemerintahan. Adapun jika ada beberapa temuan administratif dalam LHP ini, kami berharap untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Novie Irawati Herni Purnama mengatakan, pihaknya konsisten dan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Pemda yang transparan dan akuntabel.
“Setelah kami melakukan pemeriksaan secara terinci kurang lebih selama tiga bulan terhadap laporan keuangan Pemda Pandeglang, maka dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut, kami berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengelolaan keuangan Pemda Pandeglang dengan opini WTP,” katanya. (adv)
