SATELITNEWS.ID,SERANG—Wali Kota Serang, Syafrudin meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Alpedi tak banyak menghindar ketika ditemui oleh sejumlah pihak baik masyarakat hingga awak media. Dia menilai Alpedi seharusnya tidak alergi terhadap kritik.
Hal itu diungkapkan olehnya saat kegiatan reses DPRD Provinsi Banten di ruang Wali Kota Serang, Kamis (4/8). Anggota DPRD Banten yang hadir antara lain Juhaeni M Rois, Furtasan Ali Yusuf, dan Teguh Ista’al.
“Intinya mengkritik Dinas Pendidikan, agar jangan alergi dengan kritik dan masukan. Sehingga ketika ada permasalahan atau ada yang memberi masukan atau informasi, dinas mengetahui,” ungkap Syafrudin.
Kemudian, ia juga mengatakan, kalau memang ada masyarakat yang ingin bertemu, temui saja, jangan sembunyi. “Kalau sekarang ini banyak menghindar. Sudah temui saja, semakin tidak ditemui itu kan akan memperkeruh, padahal ketika ditemui bisa jadi itu adalah masukan-masukan yang bagus bagi dinas,” ucapnya.
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari infrastruktur jalan, PPDB, penerangan jalan umum (PJU) yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, permasalahan banjir, akses jalan dan tembok penahan tanah di Cilowong. Menurutnya, pembangunan di Ibukota Provinsi Banten tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan dibutuhkan kerjasama dengan Pemprov Banten agar pembangunan lebih cepat.
“Pembangunan ini harus dilakukan secara gotong royong, karena banyak kewenangan Pemprov yang harus dibangun juga,” tandasnya
Baca Juga: Cegah Kekerasan dan Kejahatan Siber, Pelajar SMA Negeri 1 Kota Serang Diberikan Pemahaman
Asda 1 Kota Serang, Subagyo, merinci bahwa Pemkot Serang meminta agar pelaksanaan PPDB dievaluasi. Khususnya jalur zonasi, sebab di Kota Serang masih banyak wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah negeri terdekat.
“Untuk PPDB jalur zonasi minta dievaluasi lagi, karena memang di Kota Serang masih banyak daerah atau lingkungan yang blank spot yang tidak masuk zonasi manapun,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengusulkan perbaikan wilayah yang menjadi langganan banjir seperti di Perumahan Citra Gading. Sebab, di dekat perumahan tersebut ada aliran sungai yang menjadi kewenangan Provinsi Banten.
“Kaitan masalah usulan yang banjir di Citra Gading, di sana kan ada sungai yang kewenangan Provinsi dan pak Wali minta diselesaikan, lalu normalisasi cibanten dan itu akan didorong ke Kementerian,” tandasnya.
Senada disampaikan Syafrudin, Furtasan Ali Yusuf, mengakui adanya keluhan dari Wali Kota Serang tentang Pendidikan. Menurutnya, Wali Kota cukup keras memperingatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Alpedi, agar menghadapi setiap tamu yang datang.
“Pendidikan juga banyak disorot. Tadi Wali Kota juga cukup keras memperingatkan kepala dinas Pendidikan, artinya kalau ada tamu yang datang, wartawan datang, jangan lari. Itu jelas, statementnya pawali begitu. Jadi intinya dihadapi, siapa tau itu masukan-masukan yang berharga,” ungkapnya.
Baca Juga: PMI Sharing Inovasi Peringatan Dini Bahaya Bencana Hidrometeorologi
Selain itu, ia juga menerima usulan penambahan pembangunan sekolah di Kota Serang. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi jangkauan peserta didik dalam mendapatkan ruang belajar.
“Ya di Kota Serang masih kekurangan sekolah,” terangnya.
Furtasan juga menyampaikan permasalahan lainnya, bahwa sistem PPDB saat ini harus diubah total. Ia menegaskan, jangan lagi ada istilah zonasi, afirmasi, jalur perpindahan dan lain-lain, karena sehebat apapun aturan itu pasti akan disiasati oleh masyarakat.
“Mengikuti aturan memang, tapi tidak fair. Sistem zonasi ini adanya di Menteri, maka ini akan kita diusulkan,” tuturnya.
Idealnya, kata dia, sistem PPDB dikembalikan lagi kepada kompetensi dan kemampuan masing-masing siswa. sehingga siswa terseleksi secara alami. Apabila mempertahankan sistem zonasi, hal ini berdampak pada anak malas belajar.
“Untuk apa cape-cape belajar yang pada akhirnya nilainya tidak dihargai. Bahkan yang baru ini santer, atlet tidak diterima jalur prestasi atau jalur non akademik,” katanya.
Kemudian sekolah di perbatasan kabupaten kota, menurutnya hal tersebut sebenarnya sudah ada perjanjian. Hanya saja memang ada beberapa lokasi di Kota Serang yang tidak terjangkau.
“Memang ada beberapa tempat yang kekurangan sekolah di sini, salah satunya BIP, penduduknya cukup banyak, perumahan baru, harus segera direalisasikan,” ujarnya.
Berkaitan dengan penanganan masalah banjir, ia mengaku hal itu juga terus dilakukan, salah satunya di Perumahan Citra Gading yang menjadi langganan banjir besar.
“Kita sudah komunikasi dengan PUPR terkait pelebaran jembatan Cipocok 1, dan akan direalisasikan anggaran di tahun 2023, karena diameter gorong-gorong kecil jadi akan diperlebar,” tandasnya.
Juhaeni M Rois mengatakan, berdasarkan hasil reses yang dilakukan terdapat beberapa usulan dari Pemkot Serang. Mulai dari penataan permukiman kumuh yang nantinya akan ditindaklanjuti dan diusulkan ke Pemprov Banten.
“Ada usulan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terkait dengan luas wilayah permukiman yang kumuh. Mudah mudahan Perkim Provinsi bisa mempertimbangkan untuk pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan, pembangunan jalan juga akan diusulkan, sebab masih banyak jalan lingkungan yang belum dibetonisasi. Menurutnya, pembangunan jalan sangat penting sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
“Kemudian juga jalan lingkungan, banyak sekali dan perlu dibeton. Hal ini juga perlu dibantu untuk jalan lingkungan,” ucapnya.
Usulan lainnya yaitu dari Dishub Kota Serang terkait PJU yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang jalan Kalodran hingga taman patung banyak yang tidak berfungsi. Banyaknya PJU yang sudah tidak berfungsi, kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan terjadi kecelakaan.
“PJU yang kewenangan Provinsi banyak yang tidak berfungsi ini akan kita usulkan juga. Karena Kota Serang tidak bisa menjangkau,” tandasnya. (muf/bnn/gatot)
