SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan telah mencapai 83 persen per tanggal 25 Agustus 2022. Bapenda pun optimis target pajak sebesar Rp 2,2 triliun di tahun ini dapat tercapai.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budi Mulyanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan pendapatan pajak di tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Kini, pendapatan dari sektor pajak tersebut telah mencapai 83 persen dari target yang ada.
“Dari capaian 9 pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, allhamdulilah saat ini sudah mencapai 83 persen dari target sebesar Rp 2,2 triliun,” kata Selamat Budhi Mulyanto kepada Satelit News, Kamis (25/8).
Budhi mengaku, dia sangat optimis bahwa pendapatan dari sektor pajak bisa memenuhi target yang telah disepakati bersama. Karena realisasi di triwulan ketiga semester kedua tersebut cukup bagus.
“Dengan capaian itu, tentu kita optimis di akhir 2022 nanti, target akan tercapai,” katanya.
Budhi menyebutkan, dalam pembahasan perubahan anggaran terjadi peningkatan target. Dimana yang awalnya target Rp 1,9 triliun menjadi Rp 2,2 triliun pada tahun 2022.
Baca Juga: Tidak Kuorum, DPRD Banten Tunda Penetapan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Menurut Budhi, PAD Kabupaten Tangerang saat ini banyak disumbang dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bahkan, pendapatan dari sektor BPHTB capaiannya telah melebihi target.
“Yang paling banyak serapannya yaitu dari sektor BPHTB. Dari target Rp 700 miliar sekarang sudah Rp 900 miliar,” ujarnya.
Budhi mengungkapkan, adapun dari perolehan pendapatan sembilan pajak Kabupaten Tangerang, diantaranya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, pajak perhotelan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak reklame, pajak parkir, serta pajak air bawah tanah. Budhi juga mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan intensifikasi sektor pajak baru yang belum terkelola, sebagai penambahan pendapatan daerah.
“Kita juga sedang mengkaji sektor pajak baru yang belom dikelola, untuk penambahan pendapatan daerah,” jelasnya. (alfian/aditya)
