SATELITNEWS.ID, SERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan perusahaan tambang.
Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Rouf mengatakan, target penerimaan pajak MBLB sekarang masih sangat kecil, yaitu masih dibawah 10 persen.
Penyebabnya ada dua hal, pertama order yang diterima pengusaha berkurang akibat terdampak pandemi covid-19 dan yang kedua salah karena kurangnya pengawasan.
Oleh karena itu, kata Ishak hari ini pihaknya melakukan sosialisasi optimalisasi pajak MBLB melalui kerjasama dengan KSOP.
“Kita ngundang ESDM untuk memaparkan izin galian atau perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Serang, kemudian kita undang camat biar tahu kondisi di lapangan, perusahaan ada berapa di wilayah dia, ini supaya fungsi kita koordinasi pengawasan lebih bagus lagi, kita juga undang perusahaan agar memahami kerjasama kita dengan KSOP, dan Satpol PP untuk penertiban,” ujar Ishak, saat ditemui usai sosialisasi, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: Nelayan Normalisasi Sungai Pakai Cangkul, Aktivis Serang Raya: Pemerintah Kemana ?
Ishak menuturkan, jika dilihat di lapangan sekarang ini memang masih banyak perusahaan perusahaan tambang yang belum berizin.
Namun ia berharap semua perusahaan kedepan agar tertib administrasi. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan.
Kemudian Ishak juga berharap kepada para perusahaan tambang untuk taat membayar pajak. Karena semua kegiatan usahanya akan diawasi dengan ketat.”Nanti 1 Oktober pengawasan dengan KSOP akan mulai aktif,” ujarnya.
Sementara, Asda 1 Pemkab Serang, Nanang Supriatna mengatakan, bahwa Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi terhadap Bapenda kaitan optimalisasi pajak sektor MBLB ini. Karena berdasarkan paparan capaiannya masih rendah.
“Kondisi kita sekarang sedang giat giatnya untuk peningkatan PAD, soalnya ruhnya Pemda itu di PAD,” pungkasnya. (sidik)
