SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG— Presiden Joko Widodo resmi melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik demi mencegah penyebaran Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Larangan mudik disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) melalui video conference.
Salah satu yang paling terkena dampak dari kebijakan tersebut adalah pengusaha transportasi. Sebenarnya, dampaknya sudah terasa sejak anjuran pemerintah agar masyarakat di rumah, saja disusul dengan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota berstatus zona merah. “Luar biasa dampaknya, dari hari-hari biasa bisa 30-40 unit bus yang beroperasi, sekarang paling hanya 9-10 unit,” kata Manajemen PO Rudi, Pipit Chandra, kemarin.
Imbas kebijakan tersebut, kata Pipit puluhan awak bus yaitu sopir dan kernet terpaksa dirumahkan, karena bus tak beroperasi lantaran jumlah penumpang yang mengalami penurunan sangat drastis. “Mereka juga yang harus kita pikirkan bersama. Bukan mereka tidak mau bekerja tetapi memang karena tidak ada penumpang,” ujar Pipit.
Kembali ke larangan mudik, tentu saja kata Pipit akan membuat kondisi perusahaan semakin memburuk. Khawatirnya lagi larangan ini belum bisa ditentukan sampai kapan karena virus tersebut. “Pasti dampaknya sangat luar biasa karena sudah pasti tidak ada sama sekali armada yang akan beroperasi. Sementara, beban tetap berjalan,” ucap Pipit.
Perusahaan berharap, pengajuan relaksasi cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan (leasing) tempat perusahaannya mengambil kendaraan dengan cara kredit segera disetujui. “Pengajuan surat agar diberikan keringanan pembayaran sudah kami kirim, tetapi sampai saat ini belum ada gambaran manis. Kami harap dari kebijakan itu segera dibarengi dengan realisasi solusi untuk meringankan beban kami dan bantuan kepada awak bus yang terdampak,” paparnya.
Seorang sopir Bus AKAP saat di temui di terminal Kaduagung Lebak, Suryanto mengaku kebingungan dengan kondisi sekarang. Sebab, sumber pendapatannya untuk menyukupi keluarganya di rumah harus berbenturan dengan kebijakan larangan mudik. “Ya mau gimana lagi, ini sudah kebijakan kami harus siap menerima. Tapi kami juga berharap dari kebijakan tersebut ada kebijakan untuk menutupi kebutuhan kami,” pungkasnya. (mulyana/made)
Baca Juga: Singgung Bank Banten, Wabup Lebak Minta Gaji PNS Lewat Kopdes Dikaji Ulang
