SATELITNEWS.COM, CIPUTAT—Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvel) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak pemerintah daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengurangi praktik korupsi dengan cara mengubah ekosistem pemerintahan jadi serba digital. Menanggapi hal itu, Walikota Tangsel Benyamin Davnie setuju akan menekankan digitalisasi untuk meminimalisir OTT di lapangan.
“Saya tidak ingin membahas masalah kata ‘melawannya’, tapi mengembangkan digitalisasi pelayanan untuk menekan korupsi itu saya setuju. Kalau kata ‘melawannya’ saya sih nggak masuk wilayah itu, itu kan bahasa beliau ya, tapi yang diarahkan oleh beliau supaya OTT oleh KPK tidak ada lagi atau semakin sedikit dengan kembangkan digitalisasi daerah,” tutur Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat dihubungi, Rabu (18/1).
Benyamin mengatakan, ia termasuk pimpinan daerah yang turut hadir saat agenda pengarahan dari Luhut, baru-baru ini. Pesan utama yang diambil olehnya dari Luhut memang hanya mengenai upaya digitalisasi layanan bagi masyarakat untuk mencegah korupsi, bukan menekankan upaya melawan OTT.
“Yang saya tangkap karena saya hadir waktu pengarahan beliau, jadi dengan cara digitalisasi dalam sistem pelayanan daerah secara menyeluruh itu akan menekan kemungkinan peluang-peluang untuk korupsi, makanya melawan OTT itu dengan cara mengembangkan digitalisasi dalam pelayanan publik di daerah,” terangnya.
Secara teknis sistem digitalisasi pelayanan publik di Tangsel, Benyamin mengatakan pihaknya sudah memberlakukannya. Yakni melalui program yang dinamakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diinisiasi Pemerintah Pusat.
“Sudah (bikin aplikasi digitalisasi). Sudah ada P2DD sesuai instruksi Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahkan Tangsel beberapa waktu lalu sudah mendapatkan penilaian bahwa Tangsel termasuk katagori yang baik,” klaimnya.
Baca Juga: Desa Weru Pandeglang Jadi Pilot Project Smart Village
Benyamin meyakini sistem digitalisasi tersebut efektif dapat menekan terjadinya praktik-praktik korupsi di Tangsel. “Iya (efektif) karena transaksi keuangan sekarang kan sudah dengan sistem digital juga dengan transfer tidak ada lagi pertemuan antara birokrasi dengan masyarakat yang dilayani seperti itu, itu kan menekan angka korupsi,” ujarnya. (irm/bnn)
