SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Rencana pengusiran pesantren Al Ittihad dari Masjid Agung Al Ittihad Kota Tangerang batal dilakukan. Pemerintah Kota Tangerang menyatakan akan melakukan penataan terhadap Masjid Agung Al Ittihad tanpa meminta pesantren tersebut hengkang.
Keputusan itu diambil setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang melakukan mediasi terkait polemik pengusiran pesantren dari Masjid Agung Al Ittihad di kantor MUI Kota Tangerang, Kamis (9/3).
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suwarman, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Ittihad periode 2018-2022 Ghozali Mansyur, perwakilan Pesantren Al Ittihad Muhammad Zainal Alim dan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kota Tangerang, Malkan.
Seusai pertemuan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Baijuri Khotib memastikan Pesantren Al Ittihad yang berada di Masjid Raya Agung Kota Tangerang tidak akan diusir. Dirinya pun menjamin tidak akan ada pengusiran keberadaan pesantren.
“Saya ketua MUI akan menjamin bahwa tidak akan ada pengusiran pondok pesantren. Yang ada adalah penataan masjid agung,” ungkap Baijuri, kemarin.
Dia menjelaskan, Pemkot Tangerang berencana melakukan penataan Masjid Agung Al Ittihad karena masjid ini bersejarah bagi Kota Tangerang. Namun ada kesalahan yang dilakukan dalam hal penyampaian rencana tersebut kepada pihak pesantren Al Ittihad.
Baca Juga: Ribuan Warga Meriahkan Maulid Nusantara, Gunungan Jadi Rebutan
“Itu soal kesalahan berbahasa, misal salah soal penerjemahan. Kadang-kadang pasukan salah, pimpinan suruh tembak kaki eh malah palanya ketembak,” ungkap Baijuri, kemarin.
Bahkan, dia berharap kegiatan-kegiatan pesantren dapat menjadi penyemangat bagi Masjid Agung Al Ittihad. Selain itu, sebagai bentuk ikhtiar bagaimana bisa menghidupkan masjid.
“Jadi pesantren ini dilihat semangatnya sebagai salah satu kegiatan yang menjadi penyemangat di masjid Agung Tangerang. Bahwa nanti kedepannya gimana, akan sama-sama kita bicara kan. Justru saya berharap pesantren ini semakin besar,” ungkapnya.
Dia menambahkan akan dicarikan pula solusi tentang keberadaan pesantren apabila kian besar. Di antaranya dengan mempertahankan kantor pesantren di Masjid Agung Al Ittihad namun mencarikan lokasi yang baru untuk asrama santri.
“Soal kemudian tempatnya dimana, itu nanti. Syukur-syukur makin besar. Kita carikan tanah, tetap kantornya di masjid agung. Tapi untuk pengasramaannya kalau santrinya makin banyak ngga mungkin dong. Kagak muat disitu. Itu ke depan, ” tambahnya.
Menurut Baijuri, keberadaan pesantren di masjid bukanlah sebuah kendala. Sementara terkait elok atau tidaknya pesantren di masjid, kata dia, itu tergantung persepsi atau cara memandang.
Baca Juga: Halal Fest 2026 Kota Tangerang Resmi Digelar
“Bahwa kemudian ada pendapat ini kumuh, itu kan soal persepsi. Nanti pelan-pelan kita bicarakan dengan keinsyafan, dengan pikiran yang enak,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman menyatakan Pemkot Tangerang tidak melakukan pengusiran dengan meminta pesantren mensterilisasi lingkungan masjid. Herman bahkan mendukung pesantren yang meningkatkan sumber daya manusia Kota Tangerang.
“Kiprahnya pesantren dalam rangka meningkatkan SDM dan ini akan kita dukung. Bahwa pemkot sebetulnya tidak ada mau usir pesantren, tapi kita akan menata baik dari segi kepengurusan DKM, maupun membangun ekonomi di masjid,” jelasnya.
Menurut Herman, Pemkot Tangerang berencana melakukan penataan Masjid Agung Al Ittihad karena asetnya sudah menjadi milik Kota Tangerang. Sehingga perlu ada andil Pemda di dalam menata masjid. Termasuk juga untuk menata manajemen hingga tempat ibadah umat muslim itu akan lebih makmur.
Untuk pengelolaan masjid, kata dia, nantinya akan dilakukan musyawarah dan dikaji. Rencana penataan dilakukan karena kepengurusan sebelumnya telah menyerahkan revitalisasi kepengurusan kepada Pemkot Tangerang.
Sementara itu Ketua DKM Masjid Al Ittihad, Ghozali Mansur mengatakan keberadaan pesantren di masjid itu mengganggu. Harusnya, kata dia, ada masjid di pesantren. Bukan malah sebaliknya ada pesantren di masjid. Menurut dia, aktivitas para santri membuat area masjid terlihat kumuh karena mulai dari tidur, salat dan mandinya bercampur dengan masyarakat umum.
“Ini jelas mengganggu kehidupan karena santri bebas di situ. Saya juga keberatan sebagai ketua DKM. Di tempat wudhu itu banyak pakaian dalam. Kan saya bilang ini masjid bukan pesantren,” ungkap Ghozali Mansur di kantor MUI Kota Tangerang.
Sebagai ketua DKM, Ghozali mengaku kebingungan dnegan keberadaan para santri yang makan dan tidur di masjid tersebut. Dia tidak mungkin mengusir para santri yang sedang belajar mengaji.
“Nah pesantren ini yang jadi persoalan tidur di situ, makan di situ. Kita kan ketua masjid jadi bingung mau ngusir juga. Sekarang pemda turun tangan, pemda yang mengatur, karena ini bukan ranah pesantren. Ini ranah masjid,” tambah dia seusai mediasi.
Sebelum mengikuti mediasi, Ghozali Mansyur dan sejumlah pengurus DKM lainnya mendatangi kantor Satelit News untuk melakukan klarifikasi. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan seluruh aktivitas yang ada di Masjid Al-Ittihad harus melalui persetujuan Pemkot Tangerang dan DKM Masjid Al-Ittihad. Hal itu sama dengan yang berlaku di masjid milik pemerintah lainnya seperti Al-Azhom.
“Kegiatan pesantren Al-Qur’an yang saat ini berjalan, di bawah Yayasan Al-Ittihad Nusantara itu tanpa sepengetahuan DKM dan tidak ada tembusan ke Pemkot Tangerang,” ungkap Ghozali saat melakukan klarifikasi ke kantor Satelit News, kemarin.
Di lain pihak Pimpinan Pesantren Al Ittihad, Muhammad Zainal Alim mengutarakan mediasi yang berlangsung pada sore hari itu hanya bersifat klarifikasi. Kata dia, dirinya menjelaskan secara detail adanya pesantren tersebut.
“Kemudian terkait dengan peristiwa pak Malkan datang pertama dan kedua itu, saya sampaikan. Jadi itu kesimpulannya ketua MUI dan Sekda tadi itu karena ketelisutan lisan saja,” katanya.
“Sudah ada garansi dari ketua MUI bahwa pesantren itu tidak akan ditutup tapi akan diperkuat, tentu itu adalah sebuah garansi yang akan saya catat sebagai sebuah sikap dukungan dari MUI Kota Tangerang secara institusi. Saya kira itu saja dan kita sudah saling sepakat,” imbuhnya.
Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad yang berada di Masjid Agung Al Ittihad Kota Tangerang diusir. Pengusiran itu masih berkaitan dengan rencana Pemkot Tangerang membentuk Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Al Ittihad yang baru.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Ittihad, Muhammad Zainal Alim menjelaskan pihaknya didatangi perwakilan Pemkot Tangerang yakni Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Tangerang, Malkan terkait pengelolaan Masjid dan Ponpes Al-Ittihad pada Rabu (8/3) lalu.
Dalam pertemuan itu, Malkan meminta ponpes melakukan sterilisasi atau mengosongkan area masjid yang kini berstatus sebagai aset milik Kota Tangerang tersebut. Menurut Zainal, pejabat Pemkot Tangerang itu bahkan mengancam akan mendatangkan Satpol PP apabila pengosongan area masjid tidak segera dilakukan.
“Kami diminta segera mengosongkan atau bahasanya mensterilisasi secepatnya, bahkan sampai mereka bilang akan mendatangkan Satpol PP,” ujar Zainal, saat ditemui di Ponpes Al-Ittihad, pada Rabu (8/3). (mg3)
