SATELITNEWS.COM, SERANG – Penanganan stunting di Provinsi Banten, saat ini cukup berjalan baik. Semua OPD bersama perangkatnya, didorong untuk berperan aktif menjalankan program Birokrasi berdampak yang salah satunya dengan melakukan upaya pencegahan stunting kepada keluarga beresiko.
Hasil dari upaya yang dilakukan Pemprov, tidak terekam dalam satu basis data yang akurat. Tapi ada dua basis data, dimana masing-masing mempunyai mekanisme ‘pemotretan’ yang berbeda, meskipun sama-sama dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Seperti basis data yang dikeluarkan oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang mengeluarkan data sebesar 20 persen angka stunting di Provinsi Banten untuk tahun 2023, sedangkan basis data lainnya seperti Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang mengeluarkan data angka stunting di Provinsi Banten di bawah 10 persen atau sekitar 25.000 anak saja.
“Data itu sangat akurat by name by adrees, karena itu dilakukan oleh tenaga pendamping di seluruh posyandu yang ada di Banten. Begitu juga di Kabupaten dan Kota, mereka ada datanya,” kata Plh Sekda Banten, Virgojanti, seusai membuka acara Rapat Kordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penanganan stunting di Provinsi Banten bersama seluruh Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan di aula utama Bappeda Provinsi Banten, Rabu (29/3/2023).
Atas perbedaan data itu, Virgo mempersoalkan data yang dikeluarkan oleh SSGI. Bahkan ketika dirinya meminta data by name by adrees dari hasil survey yang dilakukan SSGI, tidak bisa memperlihatkan.
“Kalau menangani orang, kita kan tidak bisa hanya mengacu pada persentase saja. Harus jelas. Apalagi ini masalah kesehatan, harus jelas objeknya, mana yang stunting. Alamatnya dimana, itu harus ada. Bagaiamana petugas-petugas kita melakukan penanganan kalau datanya tidak jelas alamatnya,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Usulkan Perubahan OPD, Jumlah Dinas dan Badan Bertambah
Meski menggunakan data yang dikeluarkan oleh SSGI, Virgo mengaku optimis tahun 2024 nanti angka stunting di Provinsi Banten bisa mencapai target nasional sebesar 14 persen. Bahkan Pj Gubernur menargetkan sampai 9 persen tahun 2024 nanti.
“Yang penting saat ini kita bekerja bersama seluruh elemen terkait seperti tenaga pendamping kesehatan, Posyandu sampai PKK juga kita sama-sama bekerja,” ujarnya.
Virgojanti meminta, agar seluruh Kabupaten dan Kota termasuk Provinsi, memfokuskan penanganan stunting pada 8 aksi konvergensi seperti analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, Perbup/Perwal tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan.
Pemprov sendiri, lanjutnya, sudah mulai dari penanganan gizinya yang diberikan kepada anak-anak, 1.000 hari pertama usia kehidupan, asupan gizi ibu hamil sampai edukasi kepada remaja putri pra nikah.
“Selain persoalan gizi, melalui gerakan birokrasi berdampak, bapak Pj Gubernur Banten mendorong seluruh OPD agar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kedua hal di atas, seperti program sanitasi bersih yang bisa dilakukan oleh PUPR atau Perkim, termasuk penunjang jalan lingkungannya. Terlebih, katanya, 30 persen dari penyumbang angka stunting itu dari faktor sanitasi,” jelasnya. (mg2)
