Sempat Jadi Polemik, Akhirnya Pengadaan Sepeda Listrik Untuk RT/RW di Pandeglang Batal

Hal itu, akibat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mengalami defisit hingga mencapai Rp 217 Miliar.

Untuk menutupi defisit itulah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang menerapkan skema atau langkah refocusing disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala BPKD Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menyatakan, tak ada skema lain selain melakukan refocusing anggaran untuk menutupi defisit sebesar Rp 217 Miliar.

“Total refocusing anggaran yang harus dilakukan itu 50 persen. Saat ini, baru selesai 10 OPD yang melakukan refocusing,” kata Yahya, Senin (22/5/2023).

Refocusing yang dilakukan BPKD itu tambahnya, nyomot dari anggaran belanja dasar disetiap OPD, dan kegiatan yang dianggap tidak penting.

“Diambil dari belanja dasar tiap OPD, kegiatan yang tidak terlalu penting, dan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya tidak mewajibkan,” tambahnya.

Selain item itu yang tercomot refocusing anggaran tegasnya, pihaknya juga telah menggagalkan pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang.

“Belanja sepeda listrik sebesar Rp 38 Miliar, tidak jadi. Meskipun belum diputuskan. Dananya akan kita gunakan untuk menutupi defisit anggaran. Tidak ada lagi jalan selain ini diputuskan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, gelombang aksi dukungan terhadap program pengadaan sepeda listrik terus bergulir, ke gedung DPRD Pandeglang, Kamis (18/8/2022). Dukungan itu, datang langsung dari puluhan RT/RW.

Dalam aksinya, para RT/RW itu mendesak agar anggota DPRD Pandeglang menyetujui program pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW, yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

Seorang RT 01 Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi mendesak, DPRD Pandeglang untuk mendukung dan mengawal rencana pengadaan sepeda listrik dan insentif bagi RT/RW yang ada di Kabupaten Pandeglang.

“Kami meminta kepada DPRD Pandeglang untuk membantu kami dalam mengawal dan merealisasikan program sepeda listrik. Selain itu, kami juga meminta kepada DPRD Pandeglang untuk mendorong peningkatan insentif RT/RW,” kata Supardi, Kamis (18/8/2022). (nipal)