SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Komisi III DPRD Pandeglang, bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan temuan 52 paket proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang.
Lembaga itu mengaku, sudah melakukan pemanggilan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikomandani Asep Rahmat tersebut, guna menyelesaikan persoalan yang mencuat ke publik.
Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Fikri Febriansyah mengaku, pihaknya langsung melakukan klarifikasi kepada instansi terkait setelah berita temuan puluhan paket proyek mencuat ke permukaan.
“Kita sudah panggil instansi terkait untuk klarifikasi,” kata Fikri, Kamis (10/8/2023).
Fikri mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya menanyakan kejelasan mengenai persoalan yang membuat gaduh Kabupaten Pandeglang. Hasilnya, temuan itu hanya sebatas administrasi serah terima hibah, bukan terkait anggaran yang besarnya mencapai belasan miliar rupiah.
“Hanya temuan belum dilakukan serah terima hibah saja,” tandasnya.
Baca Juga: Fikri Febriansyah Ditunjuk Jadi Pimpinan DPRD Pandeglang, 3 Parpol Lainnya Masih Menunggu
Fikri mengatakan, pihaknya segera menyampaikan kepada instansi terkait, agar persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak ada lagi kegaduhan ditengah masyarakat.
“Kita sudah sampaikan, agar segera diselesaikan. Pihak dinas pun berjanji, segera membuat berita acar serah terima barang hibah tersebut,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Kata Fikri, temuan tersebut harus dijadikan sebagai catatan agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa.
Oleh karena itu, kepada semua instansi pemerintahan diharapkan agar mengerjakan setiap program kerja secara teliti.
“Ini harus dijadikan sebagai pelajaran untuk kita semua, jangan sampai terjadi persoalan yang sama,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 52 paket proyek pembangunan menggunakan dana hibah tahun 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: Fikri: Tak Ada Kata Lelah Untuk Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Temuan itu, disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 14,895 Miliar.
Hingga batas akhir pengembalian atau penyelesaian temuan tersebut pada akhir Juli 2023, namun belum semua diselesaikan. (mg4)
