SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menyikapi kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dalam sepekan terakhir yang tak sehat Presiden Jokowi langsung merespons dengan menggelar rapat terbatas (ratas), Senin (14/08/2023).
Dalam rapat terbatas (ratas) ini , Presiden Jokowi menyinggung indeks kualitas udara di Jabodetabek dengan kategori tidak sehat. Bahkan puncaknya, ketika Jakarta menduduki rangking pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Minggu (13/8/2023) kemarin.
“Kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan ‘tidak sehat’,” kata Presiden mengawali ratas di Istana Merdeka. Jokowi bilang, situasi ini dipicu oleh beberapa faktor. Diantaranya mulai dari kemarau panjang selama 3 bulan terakhir hingga emisi transportasi.
“Dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur,” ujarnya. Terkait hal itu, Presiden pun menekankan empat arahan yang perlu dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam jangka pendek hingga jangka panjang.
Pertama, dalam jangka pendek, presiden meminta seluruh jajaran terkait untuk secepatnya melakukan intervensi yang dapat meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek, seperti rekayasa cuaca hingga ruang terbuka hijau (RTH). “Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek,” sebut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak hingga mendorong agar banyak kantor yang menerapkan sistem kerja hybrid working. “Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home,” tegas Jokowi.
Baca Juga: Musim Kemarau, Ribuan Kepala Keluarga di Tangsel Berpotensi Alami Krisis Air Bersih
Untuk jangka menengah, Presiden meminta jajarannya untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal, seperti lintas raya terpadu (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).
“Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Sementara untuk jangka panjang, Presiden menekankan perlunya penguatan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek,” ingat mantan Wali Kota Solo ini. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya upaya edukasi terhadap seluruh komponen masyarakat. “Yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya,” tandasnya. (rm)
