SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Pengumuman hasil seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 kabupaten/kota molor. Pelantikannya juga mundur. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati khawatir, hal ini meruntuhkan kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pengumuman hasil seleksi Bawaslu itu harusnya dilakukan pada 12 Agustus 2023 dan pelantikan pada 14 Agustus 2023. Namun, kemudian diundurkan menjadi 16-20 Agustus 2023. Padahal, masa jabatan di kabupaten/kota itu habis pada 14 Agustus 2023.
Neni menilai, molornya pengumuman di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota diduga kentalnya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.
“Sangat disayangkan, seharusnya pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi. Sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi,” ujar Neni, Selasa (15/8).
Neni menambahkan, jika proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah kredibel, mulai dari timselnya, tidak akan mengalami keterlambatan seperti ini. Kehadiran para pengawas di daerah itu sangat urgen mengingat tahapan pemilu sedang memasuksi fase krusial yakni penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang membutuhkan pengawasan ketat dan melekat karena ini akan berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu.
“Saya khawatir dengan adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu kabupaten/kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu. Karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung,” ungkap Neni.
Neni sangat berharap seleksi pengawas pemilu di daerah jangan sampai disusupi kepentingan pragmatis kelompok ataupun hegemoni identitas tertentu. Sebab, yang akan menjadi pertaruhannya kedepan adalah kualitas pemilu Indonesia.
“Kebutuhan Pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika. Maka, seleksi pengawas Pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi, bukan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu, ini akan meruntuhkan nilai demokrasi,” ucap Neni.
Terakhir, Neni mendorong kepada Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel serta tidak ditunda-tunda lagi. Selain itu, Neni juga mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan pada proses hulu yakni proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (rm)
