SATELITNEWS.COM,TANGSEL—Polemik penolakan siswa SMK berkebutuhan khusus untuk melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di Kota Tangerang Selatan masih bergulir. Sejumlah pemilik kebijakan menggelar rapat koordinasi membahas permasalahan tersebut.
Dinas Pariwisata Tangsel yang ditugaskan Wali Kota Benyamin Davnie untuk menyelesaikan persoalan tersebut kemarin menggelar pertemuan dengan Pengawas SMK Kota Tangsel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Sunardi Tri Handoyo dan Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Tangsel Gusri Effendi. Pertemuan dilakukan di kawasan Cilenggang, Serpong.
Pertemuan itu guna melakukan pembahasan terkait siswa berkebutuhan khusus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Siswa berinisial IS yang duduk di bangku SMK belum juga mendapatkan tempat praktik kerja lapangan (PKL) atau magang.
“Hari ini kita bersama-sama rapat dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pihak PHRI, cabang dinas kependidikan dan kebudayaan dan dari pihak sekolah kita hadirkan. Kemarin juga ada permintaan dari pihak hotel Tuscani kita panggil. Kita duduk bersama menyampaikan bahwa solusi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terkait dengan mereka magang atau tugas dari sekolah untuk bisa di hotel,” ujar Heru Sudarmanto, Kadis Pariwisata Tangsel.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mencari solusi terbaik bagi IS. Namun, pada intinya, dalam pemaparan yang berlangsung semua pihak bersangkutan sudah seprofesional mungkin menjalankan prosedur.
“Kita sudah sepakat menyampaikan bahwa pada intinya seluruh pihak baik hotel baik kepala cabang dinas dan kita pun intinya mengakomodir ada beberapa contoh yang dilakukan oleh pihak hotel. Jadi informasi bahwa sekolah juga melakukan pembiaran tidak benar. Bahwa sekolah pun juga pada waktu mengantarkan anak ini ke hotel ada pendampingan dan melakukan komunikasi oleh pihak hotel,” bebernya.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Razia PKL Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani
Dari pembahasan yang dilakukan, kata dia, tidak menutup kemungkinan IS dapat melaksanakan PKL di instansi Pemerintahan.
“Kita sudah sampaikan ke cabang dinas dan sekolah rekomendasi ini tidak harus hotel tapi ada beberapa yang mungkin bisa menjadi anak ini bisa magang beberapa instansi. Kalau kami kan secara manajerial bukan hanya menerima dari yang SMK. Anak ini bisa saja akan kita latih dalam hal manajemen pemerintahan. Itu juga kan menjadi solusi dan ini dari di sisi aturan juga tidak menyalahi dari yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan,” paparnya.
Sunardi Tri Handoyo, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten meminta pihak sekolah dari siswa berkebutuhan khusus IS segera dibantu mendapatkan tempat PKL atau magang.
“Anak ini ke depan harus dicarikan dari pihak sekolah terutama mungkin memang tingkat disabilitas sesuai kemampuannya. Mungkin kalau lebih ringan. Sebisa mungkin secepatnya karena kan ini kelas 11 itu bisa dilakukan fleksibel kapan aja,” katanya.
“Dindik mungkin ke depan itu harus ada pertemuan lagi dengan pihak PHRI. Mungkin prosedur atau tata cara PKL bagi siswa yang mempunyai standar operasi yang jelas supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman,” imbuhnya.
Ketua PHRI Kota Tangsel, Gusri Effendi memaparkan industri perhotelan tidak pernah melakukan penolakan terhadap siswa berkebutuhan khusus.
Baca Juga: JPPI Desak Pelaku Perundungan di SMPN 10 Tangerang Selatan Disanksi
“Justru kita tidak akan pernah menolak apabila anak itu mempunyai kemampuan. Jadi kita ngga bisa menutup itu. Dan kita akan bangga memberikan kesempatan bagi orang yang bisa tanpa melihat latar belakangnya. Jadi tempatkanlah orang itu sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga yang ditempatkan itu bisa enjoy tidak menderita,” ucapnya.
Namun, ia juga mengaku akan melakukan pembenahan kedepannya. Hal itu dia lakukan agar di masa yang akan datang tidak terjadi hal serupa.
“Jadi gini, setelah ramai masalah kasus bahwa ada penolakan. Satu kita tidak pernah melakukan penolakan karena PHRI itu selalu bekerja sama antar lembaga pendidikan di bidang sektor pariwisata. Makanya nanti akan kita benahi lagi, kita akan kumpulkan semua sekolah-sekolah SMK sehingga hal seperti ini tidak terjadi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, seorang ibu mengadu ke Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie gegara anaknya yang bersekolah di SMK Pariwisata Puspa Wisata tidak bisa melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL). Siswa berinisial IS yang merupakan penyandang tunagrahita itu ditolak ketika hendak magang di industri perhotelan.
Ibunda IS, Inda mengatakan anaknya sekarang duduk di bangku kelas 11 jurusan perhotelan. Biasanya, kata dia, setiap peserta didik wajib mengikuti selama enam bulan. Menurut Inda, sekolah menjanjikan tempat untuk magang ke hotel-hotel. Namun, sampai saat ini tidak ada satu pun industri perhotelan yang menerima anaknya. (eko)
