SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Alokasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, tahun 2024 hanya sekira Rp8,638 Miliar. Jumlah itu berkurang Rp4 Miliar, dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp12 Miliaran.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni, mengakui adanya pengurangan anggaran di tahun 2024 mendatang. Berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), anggaran yang diterima instansinya hanya sebesar Rp8,638 Miliar.
“Dari KUA PPAS tahun 2024, anggaran yang kita terima sebesar Rp8,683 miliar, peruntukannya paling besar gaji dan tunjangan Rp6,7 Miliar, sisanya Rp2 Miliar untuk kegiatan pembangunan. Ya hanya segitu anggaran pembangunan di tahun 2024 nanti,” kata Roni, Rabu (8/11/2023).
Roni mengatakan, anggaran itu bisa bertambah karena ada beberapa kegiatan yang berasal dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Pandeglang yang belum dimasukan dalam program kerja.
“Ini diluar Pokir, kalau melihat data yang ada di kita, ada Rp8,4 miliar ada di 12 anggota dewan. Jadi anggarannya bisa bertambah juga,” tandasnya.
Roni mengatakan, anggaran pembangunan di tahun 2023 ini hanya Rp12 Miliar atau lebih besar dibandingkan tahun 2024 mendatang. Akan tetapi, setiap tahun anggaran yang ada di instansinya terus berkurang karena hal lain.
Baca Juga: DPKPP Pandeglang Realisasikan Program Bidang Perkim, Perumahan dan Pertanahan
“Pengurangan itu, terjadi karena Pemkab sedang fokus menyelesaikan program pembangunan jalan kabupaten mantap betul (Jakamantul). Jadi sebagian anggaran dialihkan untuk program Jakamantul,” ujarnya.
Roni mengatakan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov Banten agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. “Kita cari anggaran dan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
BeritaTerbaru
Roni mengatakan, pengurangan anggaran itu berdampak terhadap rencana pembangunan tahunan. Soalnya, kata dia, dari target pembangunan 2.500 rumah tidak layak huni (RTLH) tahun ini, pihaknya hanya bisa mengakomodir 53 perbaikan RTLH.
“Tahun ini kita hanya bisa membangun sebanyak 53 RTLH dan beberapa usulan yang diajukan oleh anggota DPRD Pandeglang saja,” tuturnya.
Roni menerangkan, dana sebesar Rp12 Miliar di tahun 2023, sebagian besar digunakan untuk pembiayaan lain diluar pembangunan. Karena yang dipergunakan untuk pembangunan hanya sebagian kecil dari anggaran yang diterimanya.
“Dibagi dananya, untuk belanja pegawai, BSPS dan lainnya. Kita sedang usulkan permohonan perbaikan 3000 rumah ke Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Baca Juga: DPKPP Pandeglang Terjunkan Tim Survey ke Lokasi Rumah Ambruk di Cigeulis, Ini Tujuannya
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Ade Muamar, menyayangkan adanya pengurangan anggaran tersebut.
Seharusnya, kata dia, alokasi anggaran di DPKPP Kabupaten Pandeglang terus ditambah karena banyak program pembangunan bagi masyarakat yang bisa dikerjakan.
“Di Perkim (DPKPP) itu kan banyak program seperti pembangunan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, kotaku, dan lainnya. Semua program itu kan untuk warga kurang mampu, harusnya anggarannya juga ditambah dong, bukan dikurangi,” sarannya.(mg4)
