SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang, hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp280 juta dari pos anggaran Biaya Tidak Terduga (TT), yang dapat digunakan untuk menanggulangi dampak krisis air bersih selama kemarau panjang.
Anggaran tersebut terbilang kecil, mengingat ada seratus desa lebih di 26 kecamatan yang masih mengalami kekeringan, meski dibeberapa wilayah Pandeglang sudah turun hujan.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan, pihaknya mendapatkan anggaran sebesar Rp280 juta untuk penanganan siaga bencana kekeringan.
Spesifiknya, kata dia, untuk membantu mengirimkan air bersih ke lokasi terdampak kekeringan.
“Kita dapat Rp280 juta, iya segitu lah, kalau terlalu besar ngeri juga kita ngelolanya. Sampai hari ini, yang sudah terpakai untuk membantu mendistribusikan air masih belum sampai seratus juta, hampir sampailah ke seratus juta,” kata Nana, Jumat (17/11/2023).
Pria yang akrab disapa Abah ini mengatakan, hingga saat ini masih 12 desa dan ratusan Kepala Keluarga (KK) yang belum mendapatkan pasokan air bersih.
Baca Juga: Krisis Air Bersih Mulai Melanda, KSB Banten Sebut 3 Kabupaten Terdampak Paling Besar
Hal itu, kata dia, karena armada pengangkut air yang terbatas. “Bukan enggak disalurkan, tetapi karena keterbatasan armada kita,” kilahnya.
Abah mengatakan, pihaknya akan terus mendistribusikan pasokan air bersih meski sudah turun hujan di beberapa daerah di Pandeglang.
Hal itu karena, di wilayah selatan masih terjadi kekeringan dan krisis air bersih. “Di selatan kan belum hujan, jadi pasokan air bersih akan terus kita berikan kepada masyarakat,” tandasnya.
Abah juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait, mengenai cara menyelesaikan persoalan kekeringan tersebut.
Diantaranya, kata dia, bisa dengan membangunkan tempat penampungan air dan sumur bor. “Dibahas sudah, tinggal nanti bagaimana melaksanakannya supaya kekeringan bisa diatasi,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang M Habibi Arafat mengatakan, persoalan kekeringan harus bisa dijadikan gambaran dalam mengambil kebijakan.
Baca Juga: Pemkab Serang Akan Gunakan Dana BTT Untuk Beli Tinta KTP Elektronik
Oleh karena itu, ke depan harus dibuatkan tempat penampungan air atau sumur bor di lokasi kekeringan, supaya masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih.
“Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kekeringan ini harus dicarikan solusinya, bukan hanya sekedar mengirim bantuan air bersih, karena hal itu tidak menyelesaikan persoalan. Makanya, ke depan harus ada tempat penampungan air atau sumur bor,” pesan Habibi. (mg4)
