SATELITNEWS.COM, SERANG – Sebagian besar, prevalansi stunting di Kabupaten dan Kota mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun dari semua daerah itu, hanya Kota Serang yang mengalami peningkatan.
Hal itu, salah satunya diduga kuat karena budaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Modol di Kebon (Dolbon) yang hingga kini masih terjadi.
Persoalan itu masih menjadi fokus Pemkot Serang, dalam lima tahun terakhir dengan berbagai program. Hasilnya dari enam Kecamatan yang ada, beberapa Kecamatan sudah dinyatakan terbebas dari BABS seperti, Kecamatan Cipocok Jaya salah satunya. Sedangkan yang masih belum bisa dientaskan, adalah Kecamatan Kasemen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Ahmad Hasanudin mengatakan, masyarakat Kota Serang sebenarnya sudah menerapkan pola hidup sehat. Namun jika ditanyakan maksimal atau belum, sampai saat ini harus diakui memang belum maksimal.
Itu sudah jelas. Barometernya melihat dari budaya masyarakat yang melakukan BABS belum bisa dihilangkan.
“Terutama saya akan konsentrasi ke daerah utara, yaitu di Kasemen. Daerah situ masih banyak yang dolbon. Meskipun Dinas Kesehatan Kota Serang sudah melakukan berbagai program untuk bebas buang air besar sembarangan, mulai dari suplai air bersih melalui program Fasimas,” kata Hasanudin, Kamis (23/11/2023).
Baca Juga: Cegah Kekerasan dan Kejahatan Siber, Pelajar SMA Negeri 1 Kota Serang Diberikan Pemahaman
Perilaku tidak sehat dan dampak buruk bagi kesehatan akibat buang air sembarangan, menjadi salah satu faktor meningkatnya angka gizi buruk di Kota Serang dan anak cacingan.
Dimana hal itu juga berdampak pada kesehatan ibu hamil, yang berpotensi melahirkan bayi yang kurang sehat juga atau stunting.
“Contoh orang yang buang air besar sembarangan memiliki penyakit cacingan, kemudian telur cacing hasil buang air besar sembarangan berterbangan dan menempel pada makanan atau menempel pada kulit anak yang tengah bermain di tanah maka akan mengakibatkan penyakit cacingan,” jelasnya.
Data prevalansi stunting tahun 2022, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan Kota Serang naik dari 23,3 pada tahun 2021 naik menjadi 23,8 pada tahun 2022. Sementara daerah lainnya mengalami penurunan termasuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang pada tahun 2021 persentasenya cukup tinggi.
Pada tahun 2022, prevalansi stunting di Kabupaten Lebak turun menjadi 26,4 persen yang sebelumnya 27,2 persen. Sedangkan Kabupaten Pandeglang yang semula 37,8 persen turun menjadi 29,4 persen. Lalu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang semula 19,9 persen turun drastis menjadi 9 persen. Kota Tangerang dari 15,3 persen turun menjadi 11,8 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dari 23,4 persen menjadi 21,1 persen. Kota Cilegon dari 20,6 persen menjadi 19,1 persen dan terakhir Kabupaten Serang dari 27,2 menjadi 26,4 persen.
Baca Juga: PMI Sharing Inovasi Peringatan Dini Bahaya Bencana Hidrometeorologi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengaku, pihaknya akan melakukan pendalaman terkait dengan kenaikan beberapa persen angka Stunting di Kota Serang tersebut.
“Kemungkinan ada beberapa persoalan yang menjadikan angka itu naik, atau mungkin salah atau belum terinput data hasil penanganan yang dilakukan selama ini,” ujarnya.
Meski demikian, lanjutnya, Pemprov Banten menargetkan di tahun 2023 ini prevalansi stunting di Kota Serang bisa mencapai 16 persen bersama tiga daerah lainnya yakni Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang.
“Kalau untuk Kota Tangsel tahun 2023 ditargetkan 8 persen dan tahun 2024 menjadi 7 persen,” imbuhnya.
Politisi Partai Nasdem Kota Serang, Wibowo turut prihatin akan kondisi itu. Menurutnya, dari data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Serang mencatat terdapat 7.500 rumah warga yang tidak memiliki jamban. Sehingga, warga terpaksa Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sekitar tempat tinggal mereka.
Menurut Wibowo, ini bentuk ketidakpekaan Pemerintah Kota Serang terhadap warganya. “Di jaman digital begini, masih ada masyarakat yang dolbon. Ini bentuk ketidakpekaan dari Pemerintah Kota Serang terhadap warganya,” ungkapnya.
Sebagai Ibukota Provinsi Banten, seharusnya sudah tidak ada masyarakat Kota Serang yang dolbon.
“Ini kan ibukota provinsi, seharusnya urusan-urusan begini sudah tidak ada lagi,” tegas Caleg Nasdem nomor urut tujuh ini.
Selain itu, Wibowo juga mempertanyakan, program peningkatkan kesehatan masyarakat. Karena menurut Wibowo, bagaimana meningkatkan kesehatan kalau urusan dolbon saja belum selesai.
“Urusan dolbon saja tidak selesai, bagaimana mau meningkatkan kesehatan masyarakat,” tanya Wibowo.
Wibowo menambahkan, dolbon itu sudah pasti tidak sehat terhadap diri sendiri dan orang lain. Praktik dolbon juga dapat mendatangkan berbagai penyakit diantaranya diare dan penyakit-penyakit lainnya.
“Penyakit yang biasanya dialami masyarakat adalah diare karena penularannya lewat air. Belum lagi penyakit lainnya,” ujar Wibowo. (luthfi)
