SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat yang diterima DPRD Kota Tangerang. Keluhan warga meliputi kerusakan jalan, normalisasi drainase untuk mengantisipasi banjir, hingga persoalan administrasi program bedah rumah dan pelayanan kesehatan melalui BPJS.
Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah mengatakan, sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur, baik jalan lingkungan maupun jalan utama. Selain itu, terdapat keluhan mengenai program bedah rumah yang terkendala persoalan administrasi.
“Secara umum, banyak aspirasi terkait jalan lingkungan, kemudian perumahan dan permukiman, terutama bedah rumah yang terkendala administrasi. Infrastruktur masih mendominasi, baik di lingkungan maupun jalan utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan banjir berpotensi kembali menjadi perhatian masyarakat ketika memasuki musim hujan. Saat musim kemarau, keluhan mengenai banjir cenderung belum banyak muncul. Namun, persoalan tersebut perlu diantisipasi sebelum intensitas hujan meningkat.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo menilai, persiapan menghadapi musim hujan harus menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Hal itu menyusul aspirasi warga yang meminta normalisasi saluran drainase segera dilakukan secara masif untuk meningkatkan kapasitas tampung air. “Warga banyak meminta agar normalisasi segera dilakukan secara masif, sehingga ketika musim hujan datang, daya tampung drainase lebih mencukupi,” kata Arief.
Menurut dia, penanganan drainase juga perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan keterhubungan antarsaluran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten karena sejumlah saluran berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Mahasiswa Desak Penutupan Permanen Pabrik Pemecah Batu di Bugel Karawaci
Selain drainase, kerusakan jalan juga menjadi keluhan masyarakat. Arief mengatakan, penanganannya perlu memperhatikan status kewenangan jalan, baik nasional, provinsi, maupun kota, agar perbaikan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Ia juga menyoroti kerusakan jalan yang diduga terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan tertentu, tetapi kondisi jalan tidak dikembalikan seperti semula. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat kerusakan infrastruktur. “Banyak jalan rusak yang menjadi keluhan warga. Kerusakannya bisa karena kondisi jalan itu sendiri atau karena ada pekerjaan yang setelahnya tidak dipulihkan seperti semula,” ujarnya.
Di luar persoalan infrastruktur, Arief turut menyoroti pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengaku menerima laporan mengenai pasien yang harus pulang setelah menjalani perawatan selama tiga hari, meskipun kondisi medisnya dinilai belum membaik.
Menurut Arief, laporan tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kesehatan benar-benar mengutamakan kebutuhan dan kondisi medis pasien. “Ini menjadi perhatian kita juga, karena ada laporan warga yang setelah tiga hari harus pulang, padahal kondisi medisnya belum membaik,” kata Arief.
Berbagai aspirasi tersebut, lanjutnya, perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Dengan begitu, persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Tangerang. (made)

















