SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, menargetkan bakal membangun ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2024. Saat ini, instansi terkait masih melakukan pematangan program kerja.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang Roni mengatakan, jumlah RTLH yang akan dibangun di tahun 2024 tidak berbeda jauh dengan tahun 2023 lalu.
Tahun lalu, pihaknya menyelesaikan pembangunan 646 RTLH di beberapa wilayah di Pandeglang.
“Tahun lalu, kita sampai 600 lebih RTLH yang sudah dibangun, tahun ini juga kemungkinan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Meski hanya segitu, tetapi kita upayakan agar pembangunan RTLH bisa terus berjalan,” kata Roni, Rabu (10/1/2024).
Roni menerangkan, alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan RTLH tersebut berasal dari APBD Pemkab Pandeglang, APBD Pemprov Banten, dan APBN melalui kementerian terkait, serta bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Karena kalau menggunakan APBD kita, anggarannya sangat terbatas. Makanya, kita terus koordinasikan dan sampaikan permohonan bantuan agar pembangunan RTLH di Pandeglang bisa terus berjalan setiap tahunnya,” tambahnya.
Baca Juga: Datangi Pemprov Banten, Warga Pandeglang Pertanyakan Kejelasan Pembangunan RTLH
Roni menjelaskan, pembangunan RTLH yang sudah dikerjakan yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBD 2023 sebanyak 53 unit, perbaikan dan pembangunan 28 unit rumah dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT SMF, BSPS PKE APBN 2023 sebanyak 153 unit.
Kemudian, ada juga bantuan rumah korban bencana sebanyak 62 unit dari APBD Pemprov Banten, BSPS PKE dari APBD Pemprov Banten sebanyak 14 unit, BSPS Reguler APBN 2023 sebanyak 140 unit, dan bantuan rumah layak huni dari Baznas Pandeglang sebanyak lima unit.
“Tahun ini juga kita harapkan bantuan dari semua instansi terkait bisa terus bertambah, agar rumah tidak layak yang dibangun bisa terus bertambah. Sehingga ke depan , tidak ada lagi rumah kumuh di Pandeglang,” paparnya.
Roni mengatakan, tahun 2024 pihaknya hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp8,638 Miliar. Jumlah itu mengalami penurunan, jika dibandingkan tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp12 Miliar lebih.
“Walaupun anggarannya menurun, tetapi kita akan terus berupaya agar bisa mendapatkan suntikan anggaran dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang Ade Muamar mengatakan, ditengah keterbatasan anggaran tersebut, DPKPP harus bisa memanfaatkan program bantuan, baik dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Pust. Supaya, pembangunan rumah kumuh di Pandeglang berjalan baik.
Baca Juga: DPKPP Pandeglang Realisasikan Program Bidang Perkim, Perumahan dan Pertanahan
“Kita semua tahu, dengan keterbatasan anggaran itu, tetapi alangkah baiknya apabila dinas terkait terus melakukan upaya pendekatan dengan berbagai pihak supaya bantuan pembangunan rumah bisa terus bertambah,” imbuhnya. (mg4)
